Pembangunan Infrastruktur Ala Jokowi Beri Masyarakat Kemudahan
Jum'at, 20 Juli 2018 - 19:00 WIB
Pembangunan Infrastruktur Ala Jokowi Beri Masyarakat Kemudahan
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pengembangan infrastruktur ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dirasakan manis. Kebijakan ini mampu mengentaskan kemiskinan Indonesia secara signifikan. Jumlah ini tersebar merata dari kawasan perkotaan hingga pedesaan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia turun 633,2 ribu orang. Mereka ini merupakan penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Indonesia.
Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta orang atau 9,82%. Jumlah ini lebih rendah dari data September 2017 yang berjumlah 26,58 juta orang atau 10,12%.
Penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia ini semakin tajam bila dikomparasi dengan Maret 2017. Angka penurunan penduduk miskin mencapai 1,82 juta orang.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjelaskan, investasi di bidang infrastruktur memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur membantu dan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Akses ini memberi kesempatan masyarakat bekerja dan mendapat kehidupan layak,” kata Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Membangun ekonomi, pengembangan infrastruktur dilakukan Jokowi di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa dibangun akses tol. Daerah perbatasan Kalimantar Barat hingga Kalimantan Utara juga dikembangkan dengan investasi Rp16 Triliun. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam di Papua yang meliputi Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Infrastruktur jalan juga menghubungkan kota-kota di Papua.
Pembangunan Trans Papua juga dilakukan dengan panjang 4.320 kilometer. Tol ini menghubungkan kota-kota seperti Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, hingga Merauke. Khusus untuk tol Timika-Oksibil bisa tersambung pada 2018 ini. Pada satu tahun awal kepemimpinannya, ada 15 pembangunan bandara baru di wilayah terluar Indonesia.
“Pemerintah banyak memberikan akses kepada masyarakat. Mulai jalan, kesehatan, air minum, hingga penerangan jalan. Berbagai fasilitas ini memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang. Beberapa bahkan membuka usaha baru,” jelasnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin pun tersebar merata di kota hingga pelosok pedesaan. Sepanjang periode September 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin diperkotaan pun turun 128,2 ribu. Pada Maret 2018, penduduk miskin di perkotaan berjumlah 10,14 juta. Kondisi berbeda pada September 2017 yang berjumlah 10,27 juta orang.
Selain perkotaan, jumlah penduduk di pedesaan juga turun 505 ribu orang. Di bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin desa berjumlah 15,81 juta orang. Bandingkan dengan data di bulan September 2017 yang berjumlah 16,31 juta orang.
“Hasil ini tentu sangat bagus. Sebab, ini menjadi keberhasilan untuk program-program yang dijalankan Pak Jokowi,” tutup Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia turun 633,2 ribu orang. Mereka ini merupakan penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Indonesia.
Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta orang atau 9,82%. Jumlah ini lebih rendah dari data September 2017 yang berjumlah 26,58 juta orang atau 10,12%.
Penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia ini semakin tajam bila dikomparasi dengan Maret 2017. Angka penurunan penduduk miskin mencapai 1,82 juta orang.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjelaskan, investasi di bidang infrastruktur memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur membantu dan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Akses ini memberi kesempatan masyarakat bekerja dan mendapat kehidupan layak,” kata Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Membangun ekonomi, pengembangan infrastruktur dilakukan Jokowi di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa dibangun akses tol. Daerah perbatasan Kalimantar Barat hingga Kalimantan Utara juga dikembangkan dengan investasi Rp16 Triliun. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam di Papua yang meliputi Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Infrastruktur jalan juga menghubungkan kota-kota di Papua.
Pembangunan Trans Papua juga dilakukan dengan panjang 4.320 kilometer. Tol ini menghubungkan kota-kota seperti Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, hingga Merauke. Khusus untuk tol Timika-Oksibil bisa tersambung pada 2018 ini. Pada satu tahun awal kepemimpinannya, ada 15 pembangunan bandara baru di wilayah terluar Indonesia.
“Pemerintah banyak memberikan akses kepada masyarakat. Mulai jalan, kesehatan, air minum, hingga penerangan jalan. Berbagai fasilitas ini memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang. Beberapa bahkan membuka usaha baru,” jelasnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin pun tersebar merata di kota hingga pelosok pedesaan. Sepanjang periode September 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin diperkotaan pun turun 128,2 ribu. Pada Maret 2018, penduduk miskin di perkotaan berjumlah 10,14 juta. Kondisi berbeda pada September 2017 yang berjumlah 10,27 juta orang.
Selain perkotaan, jumlah penduduk di pedesaan juga turun 505 ribu orang. Di bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin desa berjumlah 15,81 juta orang. Bandingkan dengan data di bulan September 2017 yang berjumlah 16,31 juta orang.
“Hasil ini tentu sangat bagus. Sebab, ini menjadi keberhasilan untuk program-program yang dijalankan Pak Jokowi,” tutup Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
(kri)
