KPU Ancam Umumkan Napi Koruptor Nyaleg Saat Pencoblosan di TPS
Rabu, 04 Juli 2018 - 13:52 WIB
KPU Ancam Umumkan Napi Koruptor Nyaleg Saat Pencoblosan di TPS
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra memastikan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang narapidana kasus korupsi atau napi koruptor ikut mendaftar menjadi calon legislatif (caleg) sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Ilham, terdapat perubahan dan perbedaan dalam pasal PKPU tersebut yakni perubahan pasal 7 menjadi pasal 4 ayat 3. Dia berharap, bakal caleg maupun partai politik mematuhi PKPU tersebut. Sebab, jika tak demikian, maka akan dikenakan sanksi pembatalan calon.
"Atau kemudian kita tau di hari H misalnya, kita bisa umumkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi koruptor di TPS-TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Ilham melanjutkan, meski akan memberikan sanksi berupa pengumuman kepada caleg koruptor, namun pihaknya tak menegaskan soal saksi untuk parpol bersangkutan. Pihaknya akan mengosongkan perolehan suara caleg parpol yang bersangkutan.
Menurutnya, tak ada kesempatan bagi parpol untuk mengganti caleg yang koruptor. Karenanya, dia berharap, seleksi ketat oleh parpol sudah dilakukan sebelum Daftar Calon Sementara (SCS) dilakukan.
"Kecuali perempuan dan dia berpengaruh ke keterwakilan 30% perempuan. Filosofinya, kita tidak bisa menerima caleg mantan koruptor," tandasnya.
Menurut Ilham, terdapat perubahan dan perbedaan dalam pasal PKPU tersebut yakni perubahan pasal 7 menjadi pasal 4 ayat 3. Dia berharap, bakal caleg maupun partai politik mematuhi PKPU tersebut. Sebab, jika tak demikian, maka akan dikenakan sanksi pembatalan calon.
"Atau kemudian kita tau di hari H misalnya, kita bisa umumkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi koruptor di TPS-TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Ilham melanjutkan, meski akan memberikan sanksi berupa pengumuman kepada caleg koruptor, namun pihaknya tak menegaskan soal saksi untuk parpol bersangkutan. Pihaknya akan mengosongkan perolehan suara caleg parpol yang bersangkutan.
Menurutnya, tak ada kesempatan bagi parpol untuk mengganti caleg yang koruptor. Karenanya, dia berharap, seleksi ketat oleh parpol sudah dilakukan sebelum Daftar Calon Sementara (SCS) dilakukan.
"Kecuali perempuan dan dia berpengaruh ke keterwakilan 30% perempuan. Filosofinya, kita tidak bisa menerima caleg mantan koruptor," tandasnya.
(pur)
