Evaluasi Pilkada, Kemendagri Anggap Data Penduduk Sudah Sesuai
Kamis, 28 Juni 2018 - 16:26 WIB
Evaluasi Pilkada, Kemendagri Anggap Data Penduduk Sudah Sesuai
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang telah berlangsung kemarin. Hasil pilkada masih menunggu hasil perhitungan resmi atau real count yang dilakukan masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, informasi mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkda perlu disampaikan kepada publik karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang menghubungi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Informasi soal posisi, peran kemendagri dalam agenda pilkada sesuai UU Pilkada belum terinformasikan dengan baik," ujar Bahtiar saat jumpa pers, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Bahtiar mengatakan, terhadap kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemendagri mengacu pada Undang-Undang (UU) Pilkada setidaknya pemerintah wajib memberikan dukungan data kependudukan berupa Data Penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dalam hal ini Bahtiar menegaskan, ada perubahan peraturan mengenai penetapan DPT. Menurutnya, penetapan DPT menjadi kewenangan mutlak KPU, yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sementara tugas Kemendagri sampai pada penyerahan DP4, di mana DP4 yang diserahkan lembaganya tak wajib diikuti oleh KPU. "Jadi yang tentukan DPT itu adalah KPU. Jangan sampe ada persepsi keliru soal DPT ini, Kemendagri hanya serahkan DP4," jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, informasi mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkda perlu disampaikan kepada publik karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang menghubungi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Informasi soal posisi, peran kemendagri dalam agenda pilkada sesuai UU Pilkada belum terinformasikan dengan baik," ujar Bahtiar saat jumpa pers, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Bahtiar mengatakan, terhadap kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemendagri mengacu pada Undang-Undang (UU) Pilkada setidaknya pemerintah wajib memberikan dukungan data kependudukan berupa Data Penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dalam hal ini Bahtiar menegaskan, ada perubahan peraturan mengenai penetapan DPT. Menurutnya, penetapan DPT menjadi kewenangan mutlak KPU, yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sementara tugas Kemendagri sampai pada penyerahan DP4, di mana DP4 yang diserahkan lembaganya tak wajib diikuti oleh KPU. "Jadi yang tentukan DPT itu adalah KPU. Jangan sampe ada persepsi keliru soal DPT ini, Kemendagri hanya serahkan DP4," jelasnya.
(maf)
