KIPP Terima Banyak Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengakui lembaganya banyak menerima laporan dugaan pelanggaran, gangguan dan potensi pelanggaran.

Menurut dia, soal data pemilih menjadi laporan yang paling banyak diterima untuk seluruh daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Kaka menyebutkan, keluhan warga yang belum mendapatkan form C6 (surat undangan pemilih) masih terus mengalir dari berbagai daerah. "Bahkan upaya pemerintah melalui pelayanan pembuatan KPT elektronik dan penerbitan suket (surat keterangan) jika tidak dilakukan dengan cermat, malah bisa menjadi kontra produktif," ujar Kaka dalam siaran persnya, Selasa 26 Juni 2018.

Menurut Kaka, lembaganya mencatat daftar pemilih masih menjadi persoalan yang mengemuka menjelang pemungutan suara.

Dia mengungkapkan, hampir di semua daerah yang melaksanalan pilkada dilaporkan adanya warga yang berhak memilih tidak ada dalam daftar pemilih, dan warga yang seharusnya tidak berhak memilih antara lain karena meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaanya masih terdaftar dalam daftar pemilih.

Kaka mengungkapkan potensi pemilih siluman akibat penerbitan e-KTP dan suket yang tidak benar serta tak dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu serta potensi pemilih siluman pemilih lintas batas terkait libur nasional di semua daerah perbatasan antara daerah yang melaksanakan pilkada dan yang tidak melaksanakan pilkada.

Hal lainnya adalah pemilih yang berada di lapas, rutan, rutan KPK, rutan kepolisian, panti sosial dan rumah sakit, khususnya di kota-kota besar. Selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, juga rawan mobilisasi.

"Masih ribuan warga yang tak melaporkan mendapatkan formulir C6 (laporan dari Bekasi Jabar, Sumsel, Jatim), ketidakjelasan tentang form C 6 yang belum diterima warga masih terus diterima," paparnya.

Masalah keterlambatan dan kekurangan logistik pilkada masih terus terjadi. Contohnya di Jabar dan Jatim. Laporan KIPP Jatim ada logistik dokumen Pilkada 2018 yang dikirim tidak sesuai ketentuan, di antaranya dikirim dalam kardus mi instan.Catatan KIPP lainnya masalah kampanye melalui media sosial dan ketidaknetralan ASN terjadi di hampir semua daerah dalam dua hari di masa tenang, (Malut, Maluku, Sumsel
"Rumor tentang netralitas TNI Polri perlu diklarifikasi kasus Maluku dan Jabar, serta laporan dari Malut dan Kepri yang menengarai adanya pertemuan dan tindakan oknum Polri yang dinilai tidak netral merupakan peringatan untuk pemerintah, agar menjaga marwah TNI dan Polri secara sungguh-sungguh," tuturnya.

Dia mengatakan, perhatian khsus perlu diberikan untuk Papua dan daerah terpencil, baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya seperti logistik, keamanan dan netralitas di TPS, serta proses dan hasil pungut hitung suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada.

"Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara dan Pantura dilaporkan mengalami bencana banjir, serta hujan yang mulai banyak turun di beberapa daerah, memerlukan perhatian tersendiri terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara agar pelaksanaannya bisa tetap dilanjutkan dengan memperhatikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pungut hitung," tuturnya.