PKS Anggap Pandangan Prabowo ke Pemerintahan Jokowi Sesuai Fakta
Kamis, 21 Juni 2018 - 22:04 WIB
PKS Anggap Pandangan Prabowo ke Pemerintahan Jokowi Sesuai Fakta
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penjelasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melalui siaran langsung di akun Facebook-nya pada Selasa 19 Juni 2018 malam, berdasarkan fakta.
Maka itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan apa yang dikritik Prabowo Subianto. "Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat," kata Mardani Ali Sera dihubungi wartawan, Kamis (21/6/2018).
Salah satunya kata dia, target 7% pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. "Malah hutang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil," ucapnya.
Buktinya lanjut Mardani, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru menurun. "Plus demo dan kritik buruh atas kebijakan ekonomi yang tidak bertumpu pada kebijakan yang protenaga kerja lokal," ujarnya.
Selain itu kata dia, kebijakan impor yang merusak strategi jangka panjang ketahanan pangan. "Sinyalemen yang menyatakan punya uang berkuasa nampak nyata dari hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ungkap dia.
Hal itu lanjut dia, diperkuat dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan rata-rata hukuman bagi koruptor berkurang.
Maka itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan apa yang dikritik Prabowo Subianto. "Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat," kata Mardani Ali Sera dihubungi wartawan, Kamis (21/6/2018).
Salah satunya kata dia, target 7% pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. "Malah hutang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil," ucapnya.
Buktinya lanjut Mardani, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru menurun. "Plus demo dan kritik buruh atas kebijakan ekonomi yang tidak bertumpu pada kebijakan yang protenaga kerja lokal," ujarnya.
Selain itu kata dia, kebijakan impor yang merusak strategi jangka panjang ketahanan pangan. "Sinyalemen yang menyatakan punya uang berkuasa nampak nyata dari hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ungkap dia.
Hal itu lanjut dia, diperkuat dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan rata-rata hukuman bagi koruptor berkurang.
(maf)
