Demokrat Klaim Koalisi Kerakyatan Dibentuk untuk Membantu Rakyat

JAKARTA - Partai Demokrat tidak mempersoalkan jika gagasannya tentang koalisi kerakyatan gagal dibentuk pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Partai politik berlambang mercy itu mengaku akan sendiri membantu rakyat.

"Koalisi kerakyatan ini untuk bantu-bantu rakyat, kasihan rakyat tidak diperdulikan," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dihubungi, Senin (18/6/2018).

Hal demikian dikatakan Ferdinand menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang pesimistis koalisi kerakyatan bisa terbentuk.

Ferdinand menuturkan, pemerintah atau penguasa yang harusnya membantu rakyat justru lebih sibuk mempertahankan kekuasaannya. "Maka itu lah dasar dari niat membentuk koalisi kerakyatan untuk membantu rakyat. Supaya jangan hanya mikirin mempertahankan kekuasaan saja," katanya.

Adapun konsep dari koalisi kerakyatan itu, kata Ferdinand adalah bernafaskan semangat untuk membantu rakyat. "Kalaupun nanti koalisi ini gagal terbentuk, ya tidak apa-apa, biarkan kami Partai Demokrat sendirian bantu bantu rakyat," tuturnya.

Ferdinand justru menilai Arsul Sani dan Jazilul Fawaid sedang tertarik dengan gagasan koalisi kerakyatan. "Makanya bertanya-tanya karena ingin tahu dan tertarik untuk bergabung," ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, PPP dan PKB baru sekadar pendukung pemerintah. Ketua Umum PPP Mochammad Romahurmuziy dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pun dianggap tidak memiliki peluang menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka itu, dengan tangan terbuka dan senang hati kami ajak PPP dan PKB untuk gabung di koalisi kerakyatan bersama Demokrat bantu bantu rakyat. Nanti baru kita bahas konsepnya bersama-sama. Yang penting bantu rakyat dulu," pungkasnya.