MUI Ungkap Sejumlah Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
Minggu, 10 Juni 2018 - 15:36 WIB
MUI Ungkap Sejumlah Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
A
A
A
JAKARTA - Datangnya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah sudah di depan mata. Bagi setiap Muslim, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat, mulai dari zakat fitrah, zakat harta, hingga zakat penghasilan.
Berkaitan dengan itu, Komisi Fatwa Majelis Ualama Indonesia (MUI) merilis sejumlah objek penghasilan yang wajib dizakati.
Pimpinan Sidang Pleno Sekretaris Komisi Fatwa MUI, H M Asrorun Niam Soleh mengatakan, setiap muslim yang memiliki penghasilan dan memenuhi ketentuan maka wajib hukumnya untuk dizakati.
Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, membeberkan komponen penghasilan yang wajib dizakati.
Di antaranya etiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
"Dengan demikian, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap," kata Asrorun Niam melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (10/6/2018).
Asrorun Niam menambahkan, penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penghasilan bersih yang dimaksud ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).
Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi, kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya.
Asrorun Niam menjelaskan, kebutuhan pokok di atas didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan termasuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ)
"Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak," ucap Asrorun Niam.
Berkaitan dengan itu, Komisi Fatwa Majelis Ualama Indonesia (MUI) merilis sejumlah objek penghasilan yang wajib dizakati.
Pimpinan Sidang Pleno Sekretaris Komisi Fatwa MUI, H M Asrorun Niam Soleh mengatakan, setiap muslim yang memiliki penghasilan dan memenuhi ketentuan maka wajib hukumnya untuk dizakati.
Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, membeberkan komponen penghasilan yang wajib dizakati.
Di antaranya etiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
"Dengan demikian, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap," kata Asrorun Niam melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (10/6/2018).
Asrorun Niam menambahkan, penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penghasilan bersih yang dimaksud ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).
Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi, kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya.
Asrorun Niam menjelaskan, kebutuhan pokok di atas didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan termasuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ)
"Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak," ucap Asrorun Niam.
(maf)
