Kasus Suap APBD Lamteng, Uang Rp3 M Diduga Mengalir ke 3 DPD Partai
Kasus Suap APBD Lamteng, Uang Rp3 M Diduga Mengalir ke 3 DPD Partai
A
A
A
JAKARTA - Tersangka Wakil Ketua I DPRD dari Fraksi PDIP J Natalis Sinaga memastikan, ada aliran uang suap Rp3 miliar ke DPD PDI Perjuangan, DPD Partai Gerindra, dan DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.
Fakta tersebut diungkap J Natalis Sinaga saat bersama tersangka penerima suap tersangka anggota Banggar DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Natalis dan Rusliyanto bersaksi untuk terdakwa pemberi suap Rp9,695 miliar, Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif sekaligus calon gubernur Lampung dan Ketua DPW NasDem Provinsi Lampung (mengundurkan diri) Mustofa.
Perkara suap Mustafa terkait dengan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI, persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018 dan menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Lamteng dalam hal terjadi gagal bayar.
J Natalis Sinaga mengakui menerima uang suap sekitar Rp3 miliar termasuk uang melalui Rusliyanto saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Uang suap tersebut memang untuk persetujuan dan pernyataan kesediaan dari pimpinan DPRD Lamteng untuk rencana Pemkab Lamteng meminjam Rp300 miliar dari PT SMI (persero).
Sebelum terjadi serah terima uang suap, Natalis mengakui dirinya empat kali bertemu dengan Mustafa membahas upaya persetujuan DPRD terhadap rencana pinjaman tersebut.
Pertemuan terjadi baik di rumah dinas Bupati maupun rumah makan. Intinya Mustafa meminta dukungan Natalis sebagai pimpinan DPRD dan agar Natalis melobi pimpinan lain. Selepas pertemuan pertama dengan Mustafa di rumah dinas pada Agustus 2017, kemudian Natalis menemui Ketua DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Golkar Achmad Junaidi Sunardi. Junaidi tidak mau membantu kalau tidak ada sesuatu.
"Kata Junaidi lalu kalau tidak jelas dia tidak mau. Saya juga sampaikan untuk DPRD sudah dijanjikan imbalan, tapi tidak diberitahu nominalnya. Nanti yang akan urus itu, (terdakwa pemberi suap) Taufik Rahman (Kepala Dinas Bina Marga Lamteng saat itu)," ungkap Natalis di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Selain itu, Natalis lantas menemui Sekretaris Komisi IV DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Bunyana alias Atubun atas permintaan Bunyana. Pertemuan terjadi di sebuah rumah makan bakso. Dalam pertemuan dibicarakan bahwa akan ada jatah Rp5 miliar untuk DPRD. Singkat cerita, Bunyana kemudian menerima Rp2 miliar
Pertemuan kedua Natalis dengan Mustafa pada September 2017 terjadi di rumah dinas Bupati. Natalis menyampaikan ke Mustafa bahwa yang harus dipikirkan tidak hanya jatah uang untuk pimpinan dan anggota DPRD, tapi jatah untuk DPD partai di tingkat Provinsi.
"Saya sampaikan ke Pak Bupati tolong dong partai kami dipikirkan. Memang pertamanya alot. Terus diputuskan Pak Bupati berikan Rp1 miliar untuk PDIP, Rp1 miliar untuk Gerindra dan Rp1 miliar untuk Demokrat. Partai yang lainnya katanya Pak Bupati akan diurus Pak Bupati sendiri," ungkap Natalis.
Ketua JPU Ali Fikri mengonfirmasi ke Natalis bagaimana pertemuan dengan para politikus lainnya untuk menyampaikan realisasi uang tersebut. Di antaranya, bagaimana penerimaan jatah untuk DPD PDI Perjuangan. "Bagaimana realisasinya?," tanya JPU Ali.
Natalis membeberkan, jatah untuk DPD PDIP Provinsi Lampung diterima Ketua Fraksi PDIP di DPRD sekaligus Sekretaris DPC PDIP Lamteng Raden Zugiri. Seingat Natalis uang yang diterima Zugiri sekitar Rp1,5 miliar. Dari angka tersebut, Zugiri memberikan ke Natalis sekitar Rp450 juta. "Jadi sudah diterima pak Zugiri," tegasnya.
Selain itu, Natalis lantas melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Zainuddin tentang keputusan Mustafa. Rupanya Zainuddin menolak karena rencana alokasi jatah Rp1 miliar untuk DPD Partai Gerindra atau untuk Gunadi Ibrahim selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung terlalu kecil. Seingat Natalis, kemudian ada Zainuddin menerima uang.
Terhadap DPD Partai Demokrat, Natalis melobi Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Partai Demokrat Lamteng. Natalis menelepon Iwan dan menyampaikan pesan dari Mustafa bahwa ada jatah Rp1 miliar untuk Partai Demokrat. Ketika itu Iwan menjawab nanti dulu. Karena menurut Iwan, Musataf masih belum membayar utang ke Iwan sebesar Rp1,2 miliar.
"Iwan minta itu dulu dibereskan," bebernya.
Natalis mengungkapkan, pertemuan terakhir dengan Mustafa terjadi di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta pada pekan terakhir Oktober 2017. Dari DPRD selain Natalis, yang hadir yakni Wakil Ketua II DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Riagus Ria, Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKS Joni Hardiot, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Raden Sugiri, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra Zainuddin.
Fakta tersebut diungkap J Natalis Sinaga saat bersama tersangka penerima suap tersangka anggota Banggar DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Natalis dan Rusliyanto bersaksi untuk terdakwa pemberi suap Rp9,695 miliar, Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif sekaligus calon gubernur Lampung dan Ketua DPW NasDem Provinsi Lampung (mengundurkan diri) Mustofa.
Perkara suap Mustafa terkait dengan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI, persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018 dan menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Lamteng dalam hal terjadi gagal bayar.
J Natalis Sinaga mengakui menerima uang suap sekitar Rp3 miliar termasuk uang melalui Rusliyanto saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Uang suap tersebut memang untuk persetujuan dan pernyataan kesediaan dari pimpinan DPRD Lamteng untuk rencana Pemkab Lamteng meminjam Rp300 miliar dari PT SMI (persero).
Sebelum terjadi serah terima uang suap, Natalis mengakui dirinya empat kali bertemu dengan Mustafa membahas upaya persetujuan DPRD terhadap rencana pinjaman tersebut.
Pertemuan terjadi baik di rumah dinas Bupati maupun rumah makan. Intinya Mustafa meminta dukungan Natalis sebagai pimpinan DPRD dan agar Natalis melobi pimpinan lain. Selepas pertemuan pertama dengan Mustafa di rumah dinas pada Agustus 2017, kemudian Natalis menemui Ketua DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Golkar Achmad Junaidi Sunardi. Junaidi tidak mau membantu kalau tidak ada sesuatu.
"Kata Junaidi lalu kalau tidak jelas dia tidak mau. Saya juga sampaikan untuk DPRD sudah dijanjikan imbalan, tapi tidak diberitahu nominalnya. Nanti yang akan urus itu, (terdakwa pemberi suap) Taufik Rahman (Kepala Dinas Bina Marga Lamteng saat itu)," ungkap Natalis di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Selain itu, Natalis lantas menemui Sekretaris Komisi IV DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Bunyana alias Atubun atas permintaan Bunyana. Pertemuan terjadi di sebuah rumah makan bakso. Dalam pertemuan dibicarakan bahwa akan ada jatah Rp5 miliar untuk DPRD. Singkat cerita, Bunyana kemudian menerima Rp2 miliar
Pertemuan kedua Natalis dengan Mustafa pada September 2017 terjadi di rumah dinas Bupati. Natalis menyampaikan ke Mustafa bahwa yang harus dipikirkan tidak hanya jatah uang untuk pimpinan dan anggota DPRD, tapi jatah untuk DPD partai di tingkat Provinsi.
"Saya sampaikan ke Pak Bupati tolong dong partai kami dipikirkan. Memang pertamanya alot. Terus diputuskan Pak Bupati berikan Rp1 miliar untuk PDIP, Rp1 miliar untuk Gerindra dan Rp1 miliar untuk Demokrat. Partai yang lainnya katanya Pak Bupati akan diurus Pak Bupati sendiri," ungkap Natalis.
Ketua JPU Ali Fikri mengonfirmasi ke Natalis bagaimana pertemuan dengan para politikus lainnya untuk menyampaikan realisasi uang tersebut. Di antaranya, bagaimana penerimaan jatah untuk DPD PDI Perjuangan. "Bagaimana realisasinya?," tanya JPU Ali.
Natalis membeberkan, jatah untuk DPD PDIP Provinsi Lampung diterima Ketua Fraksi PDIP di DPRD sekaligus Sekretaris DPC PDIP Lamteng Raden Zugiri. Seingat Natalis uang yang diterima Zugiri sekitar Rp1,5 miliar. Dari angka tersebut, Zugiri memberikan ke Natalis sekitar Rp450 juta. "Jadi sudah diterima pak Zugiri," tegasnya.
Selain itu, Natalis lantas melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPRD sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Zainuddin tentang keputusan Mustafa. Rupanya Zainuddin menolak karena rencana alokasi jatah Rp1 miliar untuk DPD Partai Gerindra atau untuk Gunadi Ibrahim selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung terlalu kecil. Seingat Natalis, kemudian ada Zainuddin menerima uang.
Terhadap DPD Partai Demokrat, Natalis melobi Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Partai Demokrat Lamteng. Natalis menelepon Iwan dan menyampaikan pesan dari Mustafa bahwa ada jatah Rp1 miliar untuk Partai Demokrat. Ketika itu Iwan menjawab nanti dulu. Karena menurut Iwan, Musataf masih belum membayar utang ke Iwan sebesar Rp1,2 miliar.
"Iwan minta itu dulu dibereskan," bebernya.
Natalis mengungkapkan, pertemuan terakhir dengan Mustafa terjadi di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta pada pekan terakhir Oktober 2017. Dari DPRD selain Natalis, yang hadir yakni Wakil Ketua II DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Riagus Ria, Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKS Joni Hardiot, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Raden Sugiri, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra Zainuddin.
(maf)
Explore More