Ponsel dan Medsos Mahasiswa Diawasi, Pemerintah Dinilai Panik
Kamis, 07 Juni 2018 - 19:24 WIB
Ponsel dan Medsos Mahasiswa Diawasi, Pemerintah Dinilai Panik
A
A
A
JAKARTA - Langkah Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mencegah paham radikal di kampus dengan cara mencatat nomor telepon seluler (ponsel) dan media sosial (medsos) mahasiswa baru menuai kritik.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menilai upaya tersebut justru menunjukkkan pemerintah sedang panik.
"Pemerintah mengarah pada hal yang represif. Itu akan mengancam masa depan demokrasi kita dan berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat warga negara," tutur Maneger di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6/18). (Baca juga: Nomor Ponsel dan Medsos Diawasi )
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan yang justru menimbulkan ketakutan di lingkungan kampus, apalagi terhadap mahasiswa baru.
Menurut dia, cara seperti itu akan membuat mahasiswa, khususnya mahasiswa baru akan tertekan. Lebih dari itu dikhawatirkan akan mengganggu kebebesan berpendapat mahasiswa.
"Karena dinamisasi bangsa itu harus mulai dari kampus. Jadi memang ini mengkhawatirkan kita, jadi saya berharap akal sehat. Betul radikalisme dan terorisme harus kita tolak tapi jangan semua berlebihan semua ada aturannya," tuturnya.
Sebelumnya, Menristek Dikti Mohammad Nasir meminta seluruh rektor, terutama perguruan tinggi negeri (PTN), untuk mencatat semua nomor ponsel dan media sosial mahasiswa barunya.
Dia menjelaskan, pengawasan ini nanti akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
”Tujuannya kami ingin monitoring. Kami akan bekerja sama dengan BIN dan BNPT. Mereka yang punya hak (untuk mengawasi-red),” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018. Raka Dwi Novianto
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menilai upaya tersebut justru menunjukkkan pemerintah sedang panik.
"Pemerintah mengarah pada hal yang represif. Itu akan mengancam masa depan demokrasi kita dan berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat warga negara," tutur Maneger di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6/18). (Baca juga: Nomor Ponsel dan Medsos Diawasi )
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan yang justru menimbulkan ketakutan di lingkungan kampus, apalagi terhadap mahasiswa baru.
Menurut dia, cara seperti itu akan membuat mahasiswa, khususnya mahasiswa baru akan tertekan. Lebih dari itu dikhawatirkan akan mengganggu kebebesan berpendapat mahasiswa.
"Karena dinamisasi bangsa itu harus mulai dari kampus. Jadi memang ini mengkhawatirkan kita, jadi saya berharap akal sehat. Betul radikalisme dan terorisme harus kita tolak tapi jangan semua berlebihan semua ada aturannya," tuturnya.
Sebelumnya, Menristek Dikti Mohammad Nasir meminta seluruh rektor, terutama perguruan tinggi negeri (PTN), untuk mencatat semua nomor ponsel dan media sosial mahasiswa barunya.
Dia menjelaskan, pengawasan ini nanti akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
”Tujuannya kami ingin monitoring. Kami akan bekerja sama dengan BIN dan BNPT. Mereka yang punya hak (untuk mengawasi-red),” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018. Raka Dwi Novianto
(dam)
