Aktivis HAM Minta Jokowi Dengarkan Suara Keluarga Aksi Kamisan
Jum'at, 01 Juni 2018 - 19:51 WIB
Aktivis HAM Minta Jokowi Dengarkan Suara Keluarga Aksi Kamisan
A
A
A
JAKARTA - Ketua bidang TPK dan TPPU Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Alvon Kurnia menilai diterimanya peserta Aksi Kamisan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan aksi para aktivis tersebut.
Menurut Alvon, diterimanya peserta aksi kamisan menandakan pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM sebagai manifestasi program nawacita yang dijanjikannya.
"Meski sudah memperhatikannya dan komitmen dari jokowi, saya masih ragu," ujar Alvon saat dihubungi SINDOnews, Jumat (1/6/2018).
Alvon meragukan kasus-kasus itu akan dituntaskan karena patut diduga kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam Aksi Kamisan sangat beririsan dan bersinggungan dengan pihak-pihak yang patut diduga sebagai pihak dalam lingkaran kekuasaan.
Menyikapi pertemuan Jokowi dan para korban yang tergabung dalam Aksi Kamisan, Alvon berharap semua pihak termasuk pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut dengan cara mendengarkan suara korban. "Tentu nantinya penyelesaiannya harus sesuai dengan mekanisme rule of law," tandasnya.
Menurut Alvon, diterimanya peserta aksi kamisan menandakan pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM sebagai manifestasi program nawacita yang dijanjikannya.
"Meski sudah memperhatikannya dan komitmen dari jokowi, saya masih ragu," ujar Alvon saat dihubungi SINDOnews, Jumat (1/6/2018).
Alvon meragukan kasus-kasus itu akan dituntaskan karena patut diduga kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam Aksi Kamisan sangat beririsan dan bersinggungan dengan pihak-pihak yang patut diduga sebagai pihak dalam lingkaran kekuasaan.
Menyikapi pertemuan Jokowi dan para korban yang tergabung dalam Aksi Kamisan, Alvon berharap semua pihak termasuk pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut dengan cara mendengarkan suara korban. "Tentu nantinya penyelesaiannya harus sesuai dengan mekanisme rule of law," tandasnya.
(kri)
