DPR Minta Pemerintah Akui Ceroboh soal E-KTP Tercecer
Selasa, 29 Mei 2018 - 17:07 WIB
DPR Minta Pemerintah Akui Ceroboh soal E-KTP Tercecer
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta mengakui teledor atas kasus tercecernya ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Jalan Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebab, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meyakini bahwa ribuan e-KTP itu tercecer karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ceroboh.
"Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran, di saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan di jalan raya di Bogor,” ujar Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).
Dia pun menyoroti penjelasan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yang mengatakan e-KTP itu rusak. "Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena menurut setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di kelurahan atau kecamatan,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, e-KTP warga Sumatera Selatan yang tercecer di jalan itu diminta diaudit. Sebab, kata dia, jika ada kesalahan, maka e-KTP dihancurkan di tempat. “Dan untuk apa EKTP rusak dikumpulkan?” tegasnya.
Tak hanya itu, dia menilai kasus tercecernya ribuan e-KTP itu menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat, karena Pilkada Serentak 2018 beberapa bulan lagi. Sehingga, dia meminta kasus itu diinvestigasi dan diaudit secara menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil,” ucapnya.
"Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran, di saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan di jalan raya di Bogor,” ujar Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).
Dia pun menyoroti penjelasan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yang mengatakan e-KTP itu rusak. "Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena menurut setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di kelurahan atau kecamatan,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, e-KTP warga Sumatera Selatan yang tercecer di jalan itu diminta diaudit. Sebab, kata dia, jika ada kesalahan, maka e-KTP dihancurkan di tempat. “Dan untuk apa EKTP rusak dikumpulkan?” tegasnya.
Tak hanya itu, dia menilai kasus tercecernya ribuan e-KTP itu menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat, karena Pilkada Serentak 2018 beberapa bulan lagi. Sehingga, dia meminta kasus itu diinvestigasi dan diaudit secara menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil,” ucapnya.
(kri)
