E-KTP Tercecer Dinilai Terlalu Sederhana jika Hanya Kelalaian
Senin, 28 Mei 2018 - 18:03 WIB
E-KTP Tercecer Dinilai Terlalu Sederhana jika Hanya Kelalaian
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menganggap terlalu sederhana jika Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyebut kasus KTP elektronik (e-KTP) yang tercecer di jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor adalah murni kelalaian.
"Sebaiknya Kemendagri jujur saja menjelaskan kondisi yang sebenarnya," ujar Syaroni saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/5/2018).
Roni sapaan akrabnya menilai, publik sudah terlanjur curiga tentang dugaan agenda tersembunyi dari adanya temuan tumpukan e-KTP tersebut. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan Pemilu 2019.
Menurut dia, e-KTP sejak kelahirannya telah menuai kontroversi, dari mulai prosesnya yang dipenuhi korupsi hingga sulitnya rakyat mendapatkan e-KTP tersebut.
(Baca juga: Bamsoet Sebut E-KTP Tercecer Bisa Disalahgunakan)
Maka wajar, timbul anomali di masyarakat bahwa rakyat di satu sisi sulit mendapatkan e-KTP, namun di sisi lain e-KTP ini ditemukan tercecer.
"Sebelum kecurigaan tersebut makin membesar, sebaiknya Kemendagri secepatnya melakukan penyelidikan menyeluruh. Bila perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang bertanggung jawab atas tercecernya e-KTP tersebut," pungkasnya.
"Sebaiknya Kemendagri jujur saja menjelaskan kondisi yang sebenarnya," ujar Syaroni saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/5/2018).
Roni sapaan akrabnya menilai, publik sudah terlanjur curiga tentang dugaan agenda tersembunyi dari adanya temuan tumpukan e-KTP tersebut. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan Pemilu 2019.
Menurut dia, e-KTP sejak kelahirannya telah menuai kontroversi, dari mulai prosesnya yang dipenuhi korupsi hingga sulitnya rakyat mendapatkan e-KTP tersebut.
(Baca juga: Bamsoet Sebut E-KTP Tercecer Bisa Disalahgunakan)
Maka wajar, timbul anomali di masyarakat bahwa rakyat di satu sisi sulit mendapatkan e-KTP, namun di sisi lain e-KTP ini ditemukan tercecer.
"Sebelum kecurigaan tersebut makin membesar, sebaiknya Kemendagri secepatnya melakukan penyelidikan menyeluruh. Bila perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang bertanggung jawab atas tercecernya e-KTP tersebut," pungkasnya.
(maf)
