Bamsoet Sebut E-KTP Tercecer Bisa Disalahgunakan
Senin, 28 Mei 2018 - 15:43 WIB
Bamsoet Sebut E-KTP Tercecer Bisa Disalahgunakan
A
A
A
JAKARTA - Kasus kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya, Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai bahwa sejumlah E-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Kata Bamsoet, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menjelaskan masalah tersebut. "Meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri memberikan penjelasan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (28/5/2018).
"Mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan, mengingat e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," tambahnya.
(Baca juga: Kemendagri Sebut Kasus E-KTP Tercecer di Bogor Murni Kelalaian)
Selain itu, politikus partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR dan Komisi III DPR mendorong Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut kerjadian tersebut.
"Serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak," ucapnya.
Kemudian, Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP. "Mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pilkada mendatang," pungkasnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai bahwa sejumlah E-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Kata Bamsoet, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menjelaskan masalah tersebut. "Meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri memberikan penjelasan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (28/5/2018).
"Mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan, mengingat e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," tambahnya.
(Baca juga: Kemendagri Sebut Kasus E-KTP Tercecer di Bogor Murni Kelalaian)
Selain itu, politikus partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR dan Komisi III DPR mendorong Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut kerjadian tersebut.
"Serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak," ucapnya.
Kemudian, Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP. "Mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pilkada mendatang," pungkasnya.
(maf)
