Dorong Kerja Sama Maritim, Antisipasi Penggunaan UAV, USV, dan USSV di Laut
A
A
A
JAKARTA - Dekan FMP Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian, menyerukan pentingnya kerja sama maritim berdasarkan peraturan internasional baru untuk mengantisipasi penggunaan berbagai platform tanpa awak yang bisa dikendalikan seperti Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV) di laut.
"Penggunaan UAV di atas laut saat ini sudah terbilang cukup banyak, menyusul penggunaan USV. Adapun penggunaan USSV secara diam-diam juga dilakukan oleh beberapa negara. Peraturan internasional tersebut dapat menjadi salah satu protokol mekanisme information - sharing antar negara anggota ASEAN," ujar Octavian saat menjadi pembicara pada hari pertama international workshop bertema Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia IV di Bangkok, Kamis (17/5/2018).
Workshop yang digelar oleh Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat ini mengundang 10 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN.
Acara yang berlangsung selama empat hari mulai dari 14-17 Mei ini dihadiri observer dari ASEAN Secretariat dan perwakilan dari Angkatan Laut India. Termasuk delegasi masing-masing negara anggota ASEAN yang terdiri dari akademisi, diplomat dan praktisi mewakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, Angkatan Laut, Coast Guard dan instansi pemerintah lainnya, sebanyak 94 peserta.
Menurut Octavian, Indonesia berinisiatif mengajukan konsep pembentukan ASEAN Regional Maritime Information Center (ARMIC) yang akan diawaki oleh beberapa institusi seperti Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (MECC), Singapore Information Fusion Center (IFC), Cambodian National Committee for Maritime Security, Brunei Marine Police, Myanmar Maritime Police, Philippines Coast Guard, Vietnam Coast Guard dan Bakamla.
"Inisiatif tersebut disambut baik peserta workshop seiring banyaknya pakar yang mendukung pembentukan National Maritime Information Center di bawah Bakamla bahkan terbuka peluang sebagai leading sector pembentukan ASEAN Coast Guard," katanya.
"Penggunaan UAV di atas laut saat ini sudah terbilang cukup banyak, menyusul penggunaan USV. Adapun penggunaan USSV secara diam-diam juga dilakukan oleh beberapa negara. Peraturan internasional tersebut dapat menjadi salah satu protokol mekanisme information - sharing antar negara anggota ASEAN," ujar Octavian saat menjadi pembicara pada hari pertama international workshop bertema Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia IV di Bangkok, Kamis (17/5/2018).
Workshop yang digelar oleh Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat ini mengundang 10 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN.
Acara yang berlangsung selama empat hari mulai dari 14-17 Mei ini dihadiri observer dari ASEAN Secretariat dan perwakilan dari Angkatan Laut India. Termasuk delegasi masing-masing negara anggota ASEAN yang terdiri dari akademisi, diplomat dan praktisi mewakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, Angkatan Laut, Coast Guard dan instansi pemerintah lainnya, sebanyak 94 peserta.
Menurut Octavian, Indonesia berinisiatif mengajukan konsep pembentukan ASEAN Regional Maritime Information Center (ARMIC) yang akan diawaki oleh beberapa institusi seperti Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (MECC), Singapore Information Fusion Center (IFC), Cambodian National Committee for Maritime Security, Brunei Marine Police, Myanmar Maritime Police, Philippines Coast Guard, Vietnam Coast Guard dan Bakamla.
"Inisiatif tersebut disambut baik peserta workshop seiring banyaknya pakar yang mendukung pembentukan National Maritime Information Center di bawah Bakamla bahkan terbuka peluang sebagai leading sector pembentukan ASEAN Coast Guard," katanya.
(pur)