Perpres TKA Dikritik, OSO: Oposisi Jangan Terlalu Didengar
Kamis, 26 April 2018 - 16:20 WIB
Perpres TKA Dikritik, OSO: Oposisi Jangan Terlalu Didengar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak sepakat dengan pihak yang mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Pria yang biasa disapa OSO itu menyarankan agar kritik yang dilontarkan pihak oposisi tidak perlu didengarkan.
"Jadi begini, oposisi ya namanya juga oposisi. Oposisi itu jangan terlalu banyak didengarkan, karena namanya juga oposisi," ujar OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Wakil Ketua MPR ini pun menyarankan agar oposisi seharusnya membangun agar rakyat tertarik. "Tapi kalau oposisi mendiskreditkan memfitnah, rakyat juga enggak bodoh. Pegang hati nurani, pasti akan ketemu aslinya," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini. (Baca juga: Fadli Zon: Perpres TKA Tidak Berpihak pada Pekerja Lokal )
Dia tidak sepakat dengan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait TKA. "Enggak benar, enggak benar. Saya bukan bela tenaga kerja, tapi itu enggak benar," ungkapnya.
Adapun Pansus TKA itu diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan didukung Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Selama ini Gerindra gencar mengkritik Perpres TKA.
Pria yang biasa disapa OSO itu menyarankan agar kritik yang dilontarkan pihak oposisi tidak perlu didengarkan.
"Jadi begini, oposisi ya namanya juga oposisi. Oposisi itu jangan terlalu banyak didengarkan, karena namanya juga oposisi," ujar OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Wakil Ketua MPR ini pun menyarankan agar oposisi seharusnya membangun agar rakyat tertarik. "Tapi kalau oposisi mendiskreditkan memfitnah, rakyat juga enggak bodoh. Pegang hati nurani, pasti akan ketemu aslinya," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini. (Baca juga: Fadli Zon: Perpres TKA Tidak Berpihak pada Pekerja Lokal )
Dia tidak sepakat dengan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait TKA. "Enggak benar, enggak benar. Saya bukan bela tenaga kerja, tapi itu enggak benar," ungkapnya.
Adapun Pansus TKA itu diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan didukung Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Selama ini Gerindra gencar mengkritik Perpres TKA.
(dam)
