Pemerintah Diminta Antisipasi Penyelewengan Perpres TKA

JAKARTA - Polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi maksimal.

Akibatnya muncul anggapan bahwa Perpers ini membuat semua level pekerjaan bisa diisi oleh TKA. Bahkan, masyarakat pun curiga jika akan ada jutaan TKA khususnya dari China yang membanjiri semua lapangan pekerjaan yang ada.

Anggota Fraksi PPP, Irgan Chaerul Mahfiz, berharap niat baik dari adanya Perpers ini tidak mengganggu ketenangan masyarakat.

"Padahal ini lebih banyak ke penyederhanaan izin. Dari misalnya sebelum Perpres prosedur izin perlu 20 hari, kini menjadi enam hari," kata Irgan dalam diskusi Seminar Nasional yang digelar Fraksi PPP, Rabu (25/4/2018).

Menurut dia, syarat penggunaan TKA secara prinsip tidak berubah signifikan, hanya birokrasi perizinan yang disederhanakan. Penyederhanaan prosedur akan meningkatkan investasi di berbagai sektor usaha.

Maka itu kata Irgan, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang berapa kebutuhan TKA dan pada level apa saja mereka akan bekerja. Dia mengakui ada proyek yang memungkinkan investor membawa pekerja dari negaranya, namun Irgan meminta agar posisi low level tetap diisi oleh tenaga kerja asli Indonesia.

Dia juga mengungkapkan saat ini data TKA yang sudah memiliki izin resmi sebanyak 126.000 orang yang terdiri dari beberapa level jabatan seperti level Komisaris, Manager, Profesional. Sedangkan dilihat dari segi sektor pekerjaan terdiri dari sektor pertanian, Industri dan Perdagangan.

"Jangan sampai keberadaan TKA mengancam kesempatan Tenaga kerja lokal kita," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini sejumlah masyarakat curiga dengan Perpers TKA ini lantaran munculnya TKA ilegal yang ditemui di berbagai daerah. Maka itu dia meminta pemerintah harus tegas mengawasi setiap warga asing yang masuk ke Indonesia.

"Jangan sampai WNA yang awalnya datang ke Indonesia dengan tujuan wisata memanfaatkan kemudahan bebas visa kemudian berubah menjadi pekerja ilegal. TKA legal pun juga harus diawasi agar bekerja sesuai sengan bidang dan waktu yang sudah ditentukan," ucapnya.

Dia meminta bagian Imigrasi mengawasi dengan ketat. Karena mereka bisa mengetahui jumlah WNA yang masuk dan keluar. "Jangan sampai kecurigaan itu mendegradasi niat baik pemerintah meningkatkan iklim investasi dengan cara menyederhanakan prosedur izin TKA ini," pungkasnya.