Menteri Siti Klaim Tata Kelola Lahan Gambut Indonesia Sudah Baik
Menteri Siti Klaim Tata Kelola Lahan Gambut Indonesia Sudah Baik
A
A
A
YOGYAKARTA - Memiliki lahan gambut yang begitu luas, Indonesia sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai langkah koreksi dan terbukti mampu membawa Indonesia pertama kalinya keluar dari bencana Karhutla yang biasanya rutin terjadi.
Pengalaman tata kelola gambut Indonesia ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg, rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik (Asia Pacific Rainforest Summit KTT APRS) ke-3, di Yogyakarta, Senin (23/4/2018). KTT ini akan berlangsung hingga Rabu (25/4) besok.
Menteri Siti mengatakan, Indonesia telah banyak belajar dari pengelolaan gambut di masa lalu. Melalui berbagai pengalaman, penelitian dan pengembangan serta pengaturan kelembagaan, kini tata kelola gambut Indonesia menjadi lebih terarah.
"Indonesia kini fokus dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut," ujarnya.
Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia seperti komitmen politik, moratorium, kebijakan perlindungan gambut, mendirikan badan khusus merestorasi gambut, penegakan hukum lingkungan, hingga bekerja sama dengan semua level pemerintah dan stakeholder.
Semua hal tersebut memengaruhi secara signifikan pengelolaan gambut yang berdampak pada berkurangnya degradasi dan kejadian kebakaran pada lahan gambut. Untuk pertama kalinya setelah hampir dua dekade, Indonesia berhasil mengatasi Karhutla dan mencegah terjadinya bencana asap lintas batas.
"Hal ini mencerminkan tata kelola lahan gambut Indonesia yang lebih baik," kata Menteri Siti.
Indonesia juga berkolaborasi dengan internasional untuk mengimplementasikan target dan ambisi mencapai manajemen gambut yang berkelanjutan. “Indonesia dan Australia akan bekerja sama di bawah kendali UN Environment dengan mengandeng CIFOR (Centre for International Forestry Research)," jelas Siti.
Menteri Siti juga mengungkapkan pada pada akhir Juni nanti, menteri dari dua negara Kongo yaitu Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo akan mengunjungi Indonesia. Menteri dari dua negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia ini datang untuk memelajari keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut.
Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg mengapresiasi capaian Indonesia. Ia juga memuji kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan APRS III kali ini.
Josh menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pendanaan hijau atau Green Climate Fund telah mencapai kesepakatan untuk melakukan program percontohan (pilot project) sebesar AUSD500 juta untuk REDD+.
Ada tujuh negara yang telah bekerja sama dengan Australia dalam implementasi REDD+ ini yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Negara-negara tersebut telah memasukkan data referensi kehutanan mereka ke UNFCC sebagai dasar ukur dalam pencapaian penurunan deforestasi dan degradasi hutan.
Pengalaman tata kelola gambut Indonesia ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg, rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik (Asia Pacific Rainforest Summit KTT APRS) ke-3, di Yogyakarta, Senin (23/4/2018). KTT ini akan berlangsung hingga Rabu (25/4) besok.
Menteri Siti mengatakan, Indonesia telah banyak belajar dari pengelolaan gambut di masa lalu. Melalui berbagai pengalaman, penelitian dan pengembangan serta pengaturan kelembagaan, kini tata kelola gambut Indonesia menjadi lebih terarah.
"Indonesia kini fokus dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut," ujarnya.
Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia seperti komitmen politik, moratorium, kebijakan perlindungan gambut, mendirikan badan khusus merestorasi gambut, penegakan hukum lingkungan, hingga bekerja sama dengan semua level pemerintah dan stakeholder.
Semua hal tersebut memengaruhi secara signifikan pengelolaan gambut yang berdampak pada berkurangnya degradasi dan kejadian kebakaran pada lahan gambut. Untuk pertama kalinya setelah hampir dua dekade, Indonesia berhasil mengatasi Karhutla dan mencegah terjadinya bencana asap lintas batas.
"Hal ini mencerminkan tata kelola lahan gambut Indonesia yang lebih baik," kata Menteri Siti.
Indonesia juga berkolaborasi dengan internasional untuk mengimplementasikan target dan ambisi mencapai manajemen gambut yang berkelanjutan. “Indonesia dan Australia akan bekerja sama di bawah kendali UN Environment dengan mengandeng CIFOR (Centre for International Forestry Research)," jelas Siti.
Menteri Siti juga mengungkapkan pada pada akhir Juni nanti, menteri dari dua negara Kongo yaitu Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo akan mengunjungi Indonesia. Menteri dari dua negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia ini datang untuk memelajari keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut.
Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg mengapresiasi capaian Indonesia. Ia juga memuji kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan APRS III kali ini.
Josh menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pendanaan hijau atau Green Climate Fund telah mencapai kesepakatan untuk melakukan program percontohan (pilot project) sebesar AUSD500 juta untuk REDD+.
Ada tujuh negara yang telah bekerja sama dengan Australia dalam implementasi REDD+ ini yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Negara-negara tersebut telah memasukkan data referensi kehutanan mereka ke UNFCC sebagai dasar ukur dalam pencapaian penurunan deforestasi dan degradasi hutan.
(kri)
Explore More