BKKBN dan Kementerian Pertanian Sinergi Mengentaskan Kemiskinan
A
A
A
CIANJUR - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya memutus rantai kemiskinan dan keterpurukan peran perempuan dalam pembangunan.
Salah satu upaya yang dilakukan BKKBN dengan bersinergi Kementerian Pertanian melalui program BEKERJA (Bedah Kemiskinan, Rakyat Sejahtera). Launching program BEKERJA dilakukan di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Senin, (23/04/2018). Launching dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano.
Dalam program ini setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing/domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah.
“Secara khusus, Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program BEKERJA memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian,” kata Amran.
Sigit Priohutomo berharap program BEKERJA dapat lebih meningkatkan, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam memfasilitasi seluruh program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. ”Dan tentu saja saya berharap bisa bersinergi dalam Program Kampung KB yang telah berjalan di seluruh Indonesia,” kata Sigit.
Diketahui, BKKBN melalui Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2018 dan 2019. KB telah terbukti dapat memutus rantai kemiskinan dan keterpurukan peran perempuan dalam pembangunan.
Juga mencegah kejadian stunting melalui pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif dan pengasuhan gizi bagi baduta serta mendukung gerakan masyarakat sehat. Dengan kekuatan dan kedekatan sosial para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dengan keluarga-keluarga Indonesia, kegiatan yang bersifat penyuluhan, edukasi dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik.
Sesuai sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah melalui BKKBN telah berhasil menurunkan angka total fertilitas dari 2.6 pada tahun 2017 menjadi 2.4 anak per wanita usia 15-49 tahun. Penurunan angka ini merupakan hasil dari upaya pelembagaan konsep keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan dan penggunaan kontrasepsi.
BKKBN telah mengembangkan Program Kampung KB, sejak dicanangkan 2016 oleh Presiden Joko Widodo di Cirebon, Jawa Barat. Kampung KB telah terbentuk di seluruh Kabupaten atau Kota. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Hal ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya stunting melalui upaya perubahan pola asuh anak dalam keluarga. Pemerintah saat ini telah memfokuskan pada penanggulangan stunting di 100 desa sasaran khusus.
Salah satu upaya yang dilakukan BKKBN dengan bersinergi Kementerian Pertanian melalui program BEKERJA (Bedah Kemiskinan, Rakyat Sejahtera). Launching program BEKERJA dilakukan di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Senin, (23/04/2018). Launching dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano.
Dalam program ini setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing/domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah.
“Secara khusus, Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program BEKERJA memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian,” kata Amran.
Sigit Priohutomo berharap program BEKERJA dapat lebih meningkatkan, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam memfasilitasi seluruh program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. ”Dan tentu saja saya berharap bisa bersinergi dalam Program Kampung KB yang telah berjalan di seluruh Indonesia,” kata Sigit.
Diketahui, BKKBN melalui Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2018 dan 2019. KB telah terbukti dapat memutus rantai kemiskinan dan keterpurukan peran perempuan dalam pembangunan.
Juga mencegah kejadian stunting melalui pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif dan pengasuhan gizi bagi baduta serta mendukung gerakan masyarakat sehat. Dengan kekuatan dan kedekatan sosial para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dengan keluarga-keluarga Indonesia, kegiatan yang bersifat penyuluhan, edukasi dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik.
Sesuai sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah melalui BKKBN telah berhasil menurunkan angka total fertilitas dari 2.6 pada tahun 2017 menjadi 2.4 anak per wanita usia 15-49 tahun. Penurunan angka ini merupakan hasil dari upaya pelembagaan konsep keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan dan penggunaan kontrasepsi.
BKKBN telah mengembangkan Program Kampung KB, sejak dicanangkan 2016 oleh Presiden Joko Widodo di Cirebon, Jawa Barat. Kampung KB telah terbentuk di seluruh Kabupaten atau Kota. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Hal ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya stunting melalui upaya perubahan pola asuh anak dalam keluarga. Pemerintah saat ini telah memfokuskan pada penanggulangan stunting di 100 desa sasaran khusus.
(poe)