Nasdem Tolak Pembentukan Pansus TKA Usulan Fadli Zon-Fahri Hamzah
Kamis, 19 April 2018 - 16:08 WIB
Nasdem Tolak Pembentukan Pansus TKA Usulan Fadli Zon-Fahri Hamzah
A
A
A
JAKARTA - Urgensi pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) dipertanyakan Fraksi Partai Nasdem. Adapun wacana pembentukan Pansus TKA itu diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan didukung oleh Fahri Hamzah.
"Apa urgensinya Pansus itu dibikin? Pansus itu dibikin karena cara berpikir yang salah," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Namun, diakuinya bahwa apapun instrumen dalam mengawasi TKA itu diperbolehkan. "Tapi satu hal yang perlu dipahami, satu hal yang oposisi harus pahami, Perpres yang dikeluarkan terakhir Nomor 20 Tahun 2018 justru untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri," katanya.
Sejumlah kritikan pihak oposisi pemerintah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dianggapnya sebagai kebohongan publik. "Kalau enggak ada Perpres itu akibatnya apa justru penetrasi TKA di Indonesia itu akan luar biasa seperti yang dikritisi itu," jelasnya.
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru berpihak kepada tenaga kerja lokal dengan menerbitkan Perpres tentang Penggunaan TKA itu. "Kita harus memberikan apresiasi itu bukan berbalik menuduh Perpres itu membuka peluang bagi tenaga asing, itu kebohongan publik. Saya minta ya oposisi cabut pernyataan itu, karena itu menipu rakyat, enggak boleh berpolitik tipu-tipu," tuturnya.
"Apa urgensinya Pansus itu dibikin? Pansus itu dibikin karena cara berpikir yang salah," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Namun, diakuinya bahwa apapun instrumen dalam mengawasi TKA itu diperbolehkan. "Tapi satu hal yang perlu dipahami, satu hal yang oposisi harus pahami, Perpres yang dikeluarkan terakhir Nomor 20 Tahun 2018 justru untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri," katanya.
Sejumlah kritikan pihak oposisi pemerintah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dianggapnya sebagai kebohongan publik. "Kalau enggak ada Perpres itu akibatnya apa justru penetrasi TKA di Indonesia itu akan luar biasa seperti yang dikritisi itu," jelasnya.
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru berpihak kepada tenaga kerja lokal dengan menerbitkan Perpres tentang Penggunaan TKA itu. "Kita harus memberikan apresiasi itu bukan berbalik menuduh Perpres itu membuka peluang bagi tenaga asing, itu kebohongan publik. Saya minta ya oposisi cabut pernyataan itu, karena itu menipu rakyat, enggak boleh berpolitik tipu-tipu," tuturnya.
(kri)
