Perkuat Jaringan Pasifik, Kepala BMKG Luncurkan Pusat Layanan Digital
Selasa, 17 April 2018 - 00:12 WIB
Perkuat Jaringan Pasifik, Kepala BMKG Luncurkan Pusat Layanan Digital
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meluncurkan Pusat Layanan Digital di Ternate, Maluku Utara, Senin (16/4/2018). Peresmian tersebut dihadiri langsung Plt Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib.
Dalam sambutannya, Dwikorita menyampaikan bahwa peluncuran pusat layanan digital tersebut merupakan wujud komitmen BMKG dalam menjalankan visi Presiden Jokowi. BMKG berkomitmen untuk memandu pembangunan infrastruktur dan transportasi di perbatasan.
"Salah satunya adalah Ternate yang merupakan zona strategis di tepi Samudera Pasifik dan berbatasan langsung dengan Filipina. Program ini adalah bentuk dukungan BMKG terhadap salah satu visi dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari wilayah perbatasan," ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (16/4/2018).
Dwikorita menjelaskan, pusat layanan digital dapat meningkatkan akurasi informasi. Ternate merupakan poros utama yang menghubungkan antara Bitung di Sulawesi Utara, Ternate di Maluku, dan Sorong di Papua Barat.
"Kehadiran pusat layanan digital dapat meningkatkan akurasi informasi meteorologi untuk masyarakat, penerbangan dan maritim, sehingga dapat menjadi acuan keselamatan masyarakat dari bencana dan memandu pembangunan sosial ekonomi di wilayah Indonesia Timur," papar Dwikorita.
Dwikorita menerangkan, Maluku Utara memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap bencana. Maluku Utara terdiri dari 76% lautan dan 24% daratan. Dari 24% daratan tersebut hanya 82 pulau yang telah berpenghuni, sementara 738 pulau tidak berpenghuni.
"Maluku utara memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap gempa bumi dan bencana hidrometeorologi seperti curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir dan longsor, serta badai yang menyebabkan gelombang tinggi disertai hujan petir. Informasi BMKG memiliki peran sebagai peringatan dini terhadap terjadinya potensi bencana," jelas Dwikorita.
Plt Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib mengakui bahwa daerahnya merupakan wilayah rawan bencana. Profesi mayoritas penduduk Maluku Utara adalah nelayan.
"Namun masih banyak nelayan yang masih menggunakan perahu tradisional dan mereka inilah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Pada saat terjadi cuaca ekstrem, biasanya ada informasi mengenai nelayan yang mengalami kecelakaan laut," ujar Natsir.
Natsir berharap, dengan adanya pusat layanan digital dapat menurunkan korban bencana. Dia berharap, dengan diresmikannya pusat layanan digital ini dapat untuk memenuhi kebutuhan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika oleh masyarakat Maluku Utara.
"Kondisi geografis yang rentan bencana tidak membuat masyarakat Maluku Utara berada dalam ketakutan dan kecemasan. Namun hal tersebut dijadikan semangat untuk meningkatkan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca. Saya optimis dengan adanya pusat layanan digital dari BMKG akan mengurangi angka korban akibat bencana alam."
Dalam sambutannya, Dwikorita menyampaikan bahwa peluncuran pusat layanan digital tersebut merupakan wujud komitmen BMKG dalam menjalankan visi Presiden Jokowi. BMKG berkomitmen untuk memandu pembangunan infrastruktur dan transportasi di perbatasan.
"Salah satunya adalah Ternate yang merupakan zona strategis di tepi Samudera Pasifik dan berbatasan langsung dengan Filipina. Program ini adalah bentuk dukungan BMKG terhadap salah satu visi dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari wilayah perbatasan," ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (16/4/2018).
Dwikorita menjelaskan, pusat layanan digital dapat meningkatkan akurasi informasi. Ternate merupakan poros utama yang menghubungkan antara Bitung di Sulawesi Utara, Ternate di Maluku, dan Sorong di Papua Barat.
"Kehadiran pusat layanan digital dapat meningkatkan akurasi informasi meteorologi untuk masyarakat, penerbangan dan maritim, sehingga dapat menjadi acuan keselamatan masyarakat dari bencana dan memandu pembangunan sosial ekonomi di wilayah Indonesia Timur," papar Dwikorita.
Dwikorita menerangkan, Maluku Utara memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap bencana. Maluku Utara terdiri dari 76% lautan dan 24% daratan. Dari 24% daratan tersebut hanya 82 pulau yang telah berpenghuni, sementara 738 pulau tidak berpenghuni.
"Maluku utara memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap gempa bumi dan bencana hidrometeorologi seperti curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir dan longsor, serta badai yang menyebabkan gelombang tinggi disertai hujan petir. Informasi BMKG memiliki peran sebagai peringatan dini terhadap terjadinya potensi bencana," jelas Dwikorita.
Plt Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib mengakui bahwa daerahnya merupakan wilayah rawan bencana. Profesi mayoritas penduduk Maluku Utara adalah nelayan.
"Namun masih banyak nelayan yang masih menggunakan perahu tradisional dan mereka inilah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Pada saat terjadi cuaca ekstrem, biasanya ada informasi mengenai nelayan yang mengalami kecelakaan laut," ujar Natsir.
Natsir berharap, dengan adanya pusat layanan digital dapat menurunkan korban bencana. Dia berharap, dengan diresmikannya pusat layanan digital ini dapat untuk memenuhi kebutuhan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika oleh masyarakat Maluku Utara.
"Kondisi geografis yang rentan bencana tidak membuat masyarakat Maluku Utara berada dalam ketakutan dan kecemasan. Namun hal tersebut dijadikan semangat untuk meningkatkan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca. Saya optimis dengan adanya pusat layanan digital dari BMKG akan mengurangi angka korban akibat bencana alam."
(zik)
