DPR Ngotot Minta Tambahan Dana Operasional Rp2 Triliun

JAKARTA - Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, DPR tak gentar dan tetap konsisten mengusulkan kenaikan anggaran setiap tahunnya. Untuk 2019, DPR mengusulkan anggaran Rp7,7 triliun dari sebelumnya Rp5,7 triliun (2018) dan Rp4,8 triliun pada 2017. Anggaran tersebut dialokasikan untuk proyek penataan kawasan parlemen modern dan penambahan 15 anggota DPR sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan, maka pada kesempatan rapat paripurna hari ini perkenankan kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR 2019 sesuai usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Badan Keahlian DPR (BKD), adalah sebesar Rp7.721.175.861.000," kata Ketua BURT DPR Anthon Sihombing membacakan laporan BURT dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Anthon menguraikan, anggaran Rp7,7 triliun itu diperuntukkan bagi Satuan Kerja (Satker) Dewan sebesar Rp4,8 triliun yang terdiri atas dua program, yakni program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926 miliar dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp3,9 triliun. Untuk Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp2,8 triliun, yang terdiri atas dua program, yakni dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp2,7 triliun dan dukungan keahlian fungsi dewan Rp68 miliar.

"Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR 2019 ini. Selanjutnya kita semua juga berharap agar kinerja lembaga DPR dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat," ujarnya.

Kemudian, tidak ada satu anggota pun yang menolak usulan tersebut sehingga pimpinan DPR langsung mengetuk palu dan mengesahkan usulan itu sebagai usulan DPR untuk tahun anggaran 2019. Anthon menjelaskan, kenaikan anggaran itu wajar karena itu dipergunakan untuk pembangunan gedung DPR tahap kedua.

Untuk tahap pertama, yakni 2018, dianggarkan Rp601 miliar, namun anggaran itu belum cair hingga hari ini. Namun, Anthon enggan membocorkan jumlah anggaran untuk tahap kedua karena angka Rp7,7 triliun masih usulan. Dan proyek ini direncanakan multiyears. "Ini kan masih usulan kita semua. Nanti saya kasih drafnya. Tapi kan tergantung pagu indikatif yang sudah didapat, kan bisa saja kita bikin perincian, tapi pagu indikatifnya nanti," kata politikus Partai Golkar itu.

Dihubungi terpisah, Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan, terdapat dua sudut pandang dalam melihat usulan kenaikan anggaran DPR, yakni dari sisi keuangan negara dan sudut pandang akuntabilitas publik. Dari sisi keuangan negara, berapa pun naiknya tidak masalah asalkan ada landasan yang kuat dan landasan tersebut mendapatkan masukan dan legitimasi masyarakat.

"Sayangnya tidak banyak masyarakat yang tahu dan sedikit yang diberikan akses untuk memberikan masukan terhadap landasan penyusunan anggaran DPR. Jadi prosesnya kurang partisipatif," kata Hanafi kepada KORAN SINDO.

Kemudian, lanjutnya, pertanggungjawaban anggaran harus jelas. Ada kenaikan anggaran tentu harus ada pencapaian kerja DPR. Tapi yang terjadi sekarang, pencapaian kerja DPR masih di bawah standar yang mereka tentukan sendiri. Selain itu, kata Hanafi, meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan WTP (wajar tanpa pengecualian) kepada DPR, hal itu masih perlu dipertanyakan karena posisi BPK sebagai mitra kerja DPR yang anggarannya dibahas DPR.

"Apakah status WTP itu mencerminkan situasi sesungguhnya? Apakah rekomendasi audit BPK juga dijadikan rujukan dalam menyusun anggaran DPR," ujarnya.