Pencopotan Kader Tanpa Prosedur AD/ART Dinilai Bukan Tradisi di PKS
Senin, 09 April 2018 - 10:38 WIB
Pencopotan Kader Tanpa Prosedur AD/ART Dinilai Bukan Tradisi di PKS
A
A
A
JAKARTA - Setelah mencopot para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah melakukan pergantian ketua DPW Sulawesi Tengah.
Kabar itu berhembus setelah beredarnya surat resmi dari DPP PKS tentang penyerahan Surat Keputusan (SK) DPW Sulawesi Tengah, yang di dalam surat itu dilaksanakan pada Sabtu (7/4), dan ditandatangani oleh Aus Hidayat Nur, ketua Wilda Sulawesi. Sampai berita ini ditulis, Aus Hidayat Nur belum bisa dimintai konfirmasinya.
Politikus PKS Mahfuz Siddiq menanggapi isu pergantian mendadak pengurus DPW PKS di beberapa daerah belakangan ini. Menurutnya, pergantin mendadak itu mengherankan dan bukan tradisi PKS.
“Saya juga heran. Itu bukan tradisi organisasi di PKS. Pergantian mendadak dan sepihak, tanpa alasan dan prosedur yang jelas seperti diatur AD/ART. Dalam ingatan saya sejak awal berdiri partai ini tahun 1999, baru pada era kepengurusan sekarang terjadi kasus penggantian pengurus secara dadakan dan pemecatan kader dalam jumlah yang terus bertambah.” kata Mahfuz melalui keterangan tertulis, Senin (9/4/2018).
Menurut anggota DPR 3 periode dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini, tindakan pemberhantian dan pemecatan santer diopinikan sebagai pembersihan loyalis Anis Matta. Perlawanan balik pun muncul, bahkan dengan mengikuti jejak Fahri Hamzah yaitu melalui jalur hukum.
“Ya sah dan wajar saja. Kalau ada pihak yang merasa dizalimi lalu menggugat secara hukum. Kan itu bagian dari hak warga negara. Partai pun secara organisasi tunduk pada hukum negara.” kata Mahfuz.
Sebelumnya, buntut perombakan terhadap pengurus wilayah PKS di beberapa daerah menuai penolakan. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumatera Selatan berbuntut panjang. Sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.
Kabar itu berhembus setelah beredarnya surat resmi dari DPP PKS tentang penyerahan Surat Keputusan (SK) DPW Sulawesi Tengah, yang di dalam surat itu dilaksanakan pada Sabtu (7/4), dan ditandatangani oleh Aus Hidayat Nur, ketua Wilda Sulawesi. Sampai berita ini ditulis, Aus Hidayat Nur belum bisa dimintai konfirmasinya.
Politikus PKS Mahfuz Siddiq menanggapi isu pergantian mendadak pengurus DPW PKS di beberapa daerah belakangan ini. Menurutnya, pergantin mendadak itu mengherankan dan bukan tradisi PKS.
“Saya juga heran. Itu bukan tradisi organisasi di PKS. Pergantian mendadak dan sepihak, tanpa alasan dan prosedur yang jelas seperti diatur AD/ART. Dalam ingatan saya sejak awal berdiri partai ini tahun 1999, baru pada era kepengurusan sekarang terjadi kasus penggantian pengurus secara dadakan dan pemecatan kader dalam jumlah yang terus bertambah.” kata Mahfuz melalui keterangan tertulis, Senin (9/4/2018).
Menurut anggota DPR 3 periode dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini, tindakan pemberhantian dan pemecatan santer diopinikan sebagai pembersihan loyalis Anis Matta. Perlawanan balik pun muncul, bahkan dengan mengikuti jejak Fahri Hamzah yaitu melalui jalur hukum.
“Ya sah dan wajar saja. Kalau ada pihak yang merasa dizalimi lalu menggugat secara hukum. Kan itu bagian dari hak warga negara. Partai pun secara organisasi tunduk pada hukum negara.” kata Mahfuz.
Sebelumnya, buntut perombakan terhadap pengurus wilayah PKS di beberapa daerah menuai penolakan. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumatera Selatan berbuntut panjang. Sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.
(pur)
