Respons Pengamat Soal HT Imbau Pemerintah Fokus Infrastruktur Nonkomersial
Jum'at, 06 April 2018 - 01:13 WIB
Respons Pengamat Soal HT Imbau Pemerintah Fokus Infrastruktur Nonkomersial
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing sepakat dengan saran dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) agar pemerintah fokus kepada proyek yang bersifat nonkomersial dan menjual proyek komersial ke swasta.
Ini karena, dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah tidak terlepas dari peran serta pihak swasta.
"Faktanya menunjukkan pemerintah kita memang harus menggandeng swasta dalam membangun infrastruktur. Apalagi yang non-komersial seperti yang digencarkan Hary Tanoe sekarang ini," katanya saat dihubungi via telepon, Kamis (5/4/2018).
Misalnya kata dia, pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan tol menuai pujian, dari target awal 1.800 kilometer yang harus dikerjakan sampai tahun 2019, sampai saat ini sudah 1.853 km yang berhasil digarap dan bahkan melebihi target.
Namun begitu, untuk mencapai target yang lebih luas dalam jangka panjang, pemerintah jelas membutuhkan peran swasta.
Apalagi, Ermus mengatakan demi kelancaran pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dibutuhkan regulasi yang transparan, agar investor yang berinvestasi di Indonesia tidak mengalami hambatan dalam upaya membantu proyek infrastruktur pemerintah.
"Sekarang ini kita memang harus bersinergi dengan swasta, namun dibutuhkan regulasi yang menarik bagi pihak swasta untuk menanamkan investasi," terangnya.
Sebelumnya HT mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan fokus pada proyek yang bersifat non komersial. Sementara yang komersial bisa dijual ke swasta.
"Pemerintah diharapkan fokus bangun infrastruktur non komersial, yang komersial jual ke swasta ringankan beban APBN," kata Ketua Umum Partai Perindo seperti tertulis di akun twitternya @Hary_Tanoe, Rabu (4/4).
Swasta yang dimaksud termasuk BUMN, dalam negeri atau pun asing. Seperti diketahui saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
HT menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik, namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
Ini karena, dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah tidak terlepas dari peran serta pihak swasta.
"Faktanya menunjukkan pemerintah kita memang harus menggandeng swasta dalam membangun infrastruktur. Apalagi yang non-komersial seperti yang digencarkan Hary Tanoe sekarang ini," katanya saat dihubungi via telepon, Kamis (5/4/2018).
Misalnya kata dia, pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan tol menuai pujian, dari target awal 1.800 kilometer yang harus dikerjakan sampai tahun 2019, sampai saat ini sudah 1.853 km yang berhasil digarap dan bahkan melebihi target.
Namun begitu, untuk mencapai target yang lebih luas dalam jangka panjang, pemerintah jelas membutuhkan peran swasta.
Apalagi, Ermus mengatakan demi kelancaran pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dibutuhkan regulasi yang transparan, agar investor yang berinvestasi di Indonesia tidak mengalami hambatan dalam upaya membantu proyek infrastruktur pemerintah.
"Sekarang ini kita memang harus bersinergi dengan swasta, namun dibutuhkan regulasi yang menarik bagi pihak swasta untuk menanamkan investasi," terangnya.
Sebelumnya HT mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan fokus pada proyek yang bersifat non komersial. Sementara yang komersial bisa dijual ke swasta.
"Pemerintah diharapkan fokus bangun infrastruktur non komersial, yang komersial jual ke swasta ringankan beban APBN," kata Ketua Umum Partai Perindo seperti tertulis di akun twitternya @Hary_Tanoe, Rabu (4/4).
Swasta yang dimaksud termasuk BUMN, dalam negeri atau pun asing. Seperti diketahui saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
HT menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik, namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
(maf)
