Stunting di Indonesia Tinggi, Wapres: Putus Mata Rantai Kemiskinan
Rabu, 28 Maret 2018 - 17:40 WIB
Stunting di Indonesia Tinggi, Wapres: Putus Mata Rantai Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Tidak semua anak balita stunted berasal dari kalangan masyarakat miskin, namun secara persentase lebih banyak berasal dari kalangan masyarakat miskin. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, harus ada upaya bersama dalam memotong rantai kemiskinan dan stunting di Indonesia.
Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama (kronis) yang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.
Selain disebabkan kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan, stunting juga disebabkan pola hidup dengan sanintasi yang buruk.
Menurut Wapres, kemiskinan menyebabkan keluarga kekurangan asupan gizi dan menyediakan sanitasi yang sehat. Kondisi ini menyebabkan kasus stunted tinggi. Stunted menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk sehingga rentan dengan miskin. Kemiskinan melahirkan stunting.
“Harus ada upaya bersama memotong rantai kemiskinan dan stunting. Jika tidak, kasus stunting tetap tinggi,” katanya saat memberikan sambutan pada Stunting Summit “Bersama Cegah Stunting” di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
Upaya bersama yang dimaksud, harus melibatkan seluruh potensi yang ada seperti agamawan, kepala daerah, kepala desa, akademisi, tenaga kesehatan, budayawan, instansi swasta dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula Dendang Karungut, yakni sastra lisan Dayak dengan iringan kecapi. Mereka menyanyikan lagu soal bidan lewu, dukun bayi yang membantu promosi soal stunting.
Wapres juga berharap para kepala daerah memberikan penghargaan kepada kepala desa yang berhasil menurunkan angka stunting di desanya. Hingga kini, Indonesia belum berhasil mengatasi masalah stunting.
Saat ini, sebanyak 9 juta atau lebih dari sepertiga jumlah balita (37,2%) di Indonesia menderita stunting. Kondisi ini bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah penderita sebesar itu, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (41%), Laos (44%) dan Timor Leste (58%) yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.
Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Adapun masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka kurang dari 30%.
Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama (kronis) yang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.
Selain disebabkan kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan, stunting juga disebabkan pola hidup dengan sanintasi yang buruk.
Menurut Wapres, kemiskinan menyebabkan keluarga kekurangan asupan gizi dan menyediakan sanitasi yang sehat. Kondisi ini menyebabkan kasus stunted tinggi. Stunted menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk sehingga rentan dengan miskin. Kemiskinan melahirkan stunting.
“Harus ada upaya bersama memotong rantai kemiskinan dan stunting. Jika tidak, kasus stunting tetap tinggi,” katanya saat memberikan sambutan pada Stunting Summit “Bersama Cegah Stunting” di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
Upaya bersama yang dimaksud, harus melibatkan seluruh potensi yang ada seperti agamawan, kepala daerah, kepala desa, akademisi, tenaga kesehatan, budayawan, instansi swasta dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula Dendang Karungut, yakni sastra lisan Dayak dengan iringan kecapi. Mereka menyanyikan lagu soal bidan lewu, dukun bayi yang membantu promosi soal stunting.
Wapres juga berharap para kepala daerah memberikan penghargaan kepada kepala desa yang berhasil menurunkan angka stunting di desanya. Hingga kini, Indonesia belum berhasil mengatasi masalah stunting.
Saat ini, sebanyak 9 juta atau lebih dari sepertiga jumlah balita (37,2%) di Indonesia menderita stunting. Kondisi ini bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah penderita sebesar itu, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja (41%), Laos (44%) dan Timor Leste (58%) yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.
Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Adapun masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka kurang dari 30%.
(poe)
