Libatkan Semua Pihak, Penolakan Permenhub 108/2017 Dinilai Tak Beralasan
Libatkan Semua Pihak, Penolakan Permenhub 108/2017 Dinilai Tak Beralasan
A
A
A
JAKARTA - Penolakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dinilai tidak beralasan sama sekali. Lagipula, Permenhub 108/2017 itu dibuat bersama.
“Toh pembuatan Permenhub 108/2017 dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, transportasi konvensional, transportasi online dan juga pemerintah. Jadi aneh jika tiba-tiba ada pihak yang mengaku mewakili seluruh driver online membantah aturan itu,” ujar Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat Cecep Handoko, Jumat (23/3/2018).
Dia pun mempertanyakan PDIP yang dianggap tidak konsisten dalam mengawal pemerintahan Jokowi. Karena, Permenhub itu dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang notabene bagian dari pemerintahan Jokowi.
“Bisa juga soal PDIP yang tidak menjalankan sila ke-5 dari Pancasila karena berat terhadap salah satu pihak yakni driver online, sementara abai terhadap eksistensi supir transportasi konvensional yang sudah ada sejak dulu,” katanya.
“Apalagi legislator itu dari partai pendukung penguasa, harusnya faham bagaimana mengawal kebijakan pemerintah tanpa harus menimbulkan kegaduhan,” tambah dia.
Sikap aplikator yang dengan semena-mena terhadap driver online pun dipertanyakannya. “Berapa potensi kerugian kredit kendaraan karena aplikator semena-mena putus mitra, dan kenapa bukan itu yang diperjuangkan? Berapa potensi pajak yang digelapkan karena cara aplikator yang proses bisnisnya cheating,” ujarnya.
Kemudian, dia pun mempertanyakan Aliansi Driver Online (Aliando). “Kenapa mereka (Aliando) tidak membela ribuan supir yang putus mitra dengan aplikator? Padahal itu yang menyebabkan mereka demo karena tidak bisa mengikuti aturan pemerintah,” ujar Cecep.
Dia menuturkan, jika ada legislator yang berpendapat bahwa Permenhub 108/2017 cacat secara hukum, seharusnya menyarankan kepada pengemudi yang tergabung dalam Aliando untuk melakukan perlawanan ke Mahkamah Agung (MA).
“Kecuali pergerakan para pengemudi yang tergabung dalam Aliando selama ini memang sudah ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.
“Toh pembuatan Permenhub 108/2017 dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, transportasi konvensional, transportasi online dan juga pemerintah. Jadi aneh jika tiba-tiba ada pihak yang mengaku mewakili seluruh driver online membantah aturan itu,” ujar Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat Cecep Handoko, Jumat (23/3/2018).
Dia pun mempertanyakan PDIP yang dianggap tidak konsisten dalam mengawal pemerintahan Jokowi. Karena, Permenhub itu dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang notabene bagian dari pemerintahan Jokowi.
“Bisa juga soal PDIP yang tidak menjalankan sila ke-5 dari Pancasila karena berat terhadap salah satu pihak yakni driver online, sementara abai terhadap eksistensi supir transportasi konvensional yang sudah ada sejak dulu,” katanya.
“Apalagi legislator itu dari partai pendukung penguasa, harusnya faham bagaimana mengawal kebijakan pemerintah tanpa harus menimbulkan kegaduhan,” tambah dia.
Sikap aplikator yang dengan semena-mena terhadap driver online pun dipertanyakannya. “Berapa potensi kerugian kredit kendaraan karena aplikator semena-mena putus mitra, dan kenapa bukan itu yang diperjuangkan? Berapa potensi pajak yang digelapkan karena cara aplikator yang proses bisnisnya cheating,” ujarnya.
Kemudian, dia pun mempertanyakan Aliansi Driver Online (Aliando). “Kenapa mereka (Aliando) tidak membela ribuan supir yang putus mitra dengan aplikator? Padahal itu yang menyebabkan mereka demo karena tidak bisa mengikuti aturan pemerintah,” ujar Cecep.
Dia menuturkan, jika ada legislator yang berpendapat bahwa Permenhub 108/2017 cacat secara hukum, seharusnya menyarankan kepada pengemudi yang tergabung dalam Aliando untuk melakukan perlawanan ke Mahkamah Agung (MA).
“Kecuali pergerakan para pengemudi yang tergabung dalam Aliando selama ini memang sudah ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.
(pur)
Explore More