Badan Pembina Ideologi Pancasila Fokus Amendemen UUD 45
Kamis, 22 Maret 2018 - 13:30 WIB
Badan Pembina Ideologi Pancasila Fokus Amendemen UUD 45
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini diagendakan melantik jajaran pengurus Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP merupakan peralihan dari Unit Kerja Presiden (UKP) PIP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siradj mengatakan, para anggota dewan pengarah akan dilantik kembali oleh Presiden akibat dampak dari perubahan status dari unit menjadi badan. "Besok (hari ini) pelantikan," kata Said di Kompleks Istana Negara, Rabu (21/3/2018).
Dewan Pengarah BPIP terdiri atas Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, KH Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara kepala BPIP dijabat oleh Yudi Latif.
Said mengatakan, perubahan UKP PIP ke BPIP memiliki banyak kelebihan. Mulai dari anggaran hingga masalah kewenangan. Menurut dia, dengan berubah menjadi badan keberlangsungan BPIP akan lebih lama dan tidak tergantung masa jabatan presiden. "Jadi lebih punya power karena selevel dengan kementerian," tuturnya.
Said menjelaskan, salah satu fokus kajian BPIP adalah melakukan amendemen UUD 1945. Terutama berkaitan dengan penghidupan kembali cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Dia menyebut akan ada semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan melakukan amendemen tersebut. Hal ini bertujuan agar visi pembangunan Indonesia dari pusat ke daerah terintegrasi dan berkesinambungan.
"Satu ingin mengembalikan seperti GBHN walaupun namanya bukan GBHN agar tidak simpang siur. Intinya visi-misi presiden, gubernur, wali kota, ataupun bupati harus sinkron," tegasnya. Hal lain yang akan dilakukan adalah membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apalagi, kata dia, sosialisasi Pancasila saat ini tidaklah mudah terutama untuk kalangan generasi muda. "Harus melalui seni, budaya, film, dan sebagainya," terangnya.
Sambangi Mabes Polri
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri kemarin bertemu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta. Kedatangan Megawati dan jajaran BPIP mendapat sambutan istimewa. Putri Presiden Pertama RI Soekarno itu disambut langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian di atas hamparan karpet merah. Upacara penyambutan juga dimeriahkan aksi marching band dan parade pasukan Polri dengan seragam yang unik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pertemuan tersebut membahas program ke depan terkait sinergitas BPIP dengan Polri sebab Polri dianggap sebagai organisasi vertikal yang memiliki anggota mencapai sekitar 443.000. Jenderal bintang dua itu memastikan, Polri akan mendukung program-program yang dicanangkan BPIP. "Kapolri bilang, Polri siap mendukung seluruh jajaran. Tidak hanya Bhabinkamtibmas, tapi juga jajaran di tingkat polres," tutur Setyo.
Menurut dia, belum ada arahan khusus dari Megawati dalam pertemuan tersebut. Apalagi, pejabat BPIP belum dilantik Presiden Joko Widodo setelah ditingkatkan statusnya menjadi setingkat kementerian. Soal penyambutan Megawati, Setyo mengaku, penyambutan tersebut diberikan kepada tamu-tamu kehormatan Polri. Tidak ada yang berlebihan dalam penyambutan tersebut. "Ini kan termasuk tamu kehormatan. Mungkin rekan-rekan melihat kepala Kepolisian Malaysia pernah disambut juga di sini," kata Setyo.
Anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siradj mengatakan, para anggota dewan pengarah akan dilantik kembali oleh Presiden akibat dampak dari perubahan status dari unit menjadi badan. "Besok (hari ini) pelantikan," kata Said di Kompleks Istana Negara, Rabu (21/3/2018).
Dewan Pengarah BPIP terdiri atas Megawati Soekarno Putri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, KH Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara kepala BPIP dijabat oleh Yudi Latif.
Said mengatakan, perubahan UKP PIP ke BPIP memiliki banyak kelebihan. Mulai dari anggaran hingga masalah kewenangan. Menurut dia, dengan berubah menjadi badan keberlangsungan BPIP akan lebih lama dan tidak tergantung masa jabatan presiden. "Jadi lebih punya power karena selevel dengan kementerian," tuturnya.
Said menjelaskan, salah satu fokus kajian BPIP adalah melakukan amendemen UUD 1945. Terutama berkaitan dengan penghidupan kembali cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Dia menyebut akan ada semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan melakukan amendemen tersebut. Hal ini bertujuan agar visi pembangunan Indonesia dari pusat ke daerah terintegrasi dan berkesinambungan.
"Satu ingin mengembalikan seperti GBHN walaupun namanya bukan GBHN agar tidak simpang siur. Intinya visi-misi presiden, gubernur, wali kota, ataupun bupati harus sinkron," tegasnya. Hal lain yang akan dilakukan adalah membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apalagi, kata dia, sosialisasi Pancasila saat ini tidaklah mudah terutama untuk kalangan generasi muda. "Harus melalui seni, budaya, film, dan sebagainya," terangnya.
Sambangi Mabes Polri
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri kemarin bertemu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta. Kedatangan Megawati dan jajaran BPIP mendapat sambutan istimewa. Putri Presiden Pertama RI Soekarno itu disambut langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian di atas hamparan karpet merah. Upacara penyambutan juga dimeriahkan aksi marching band dan parade pasukan Polri dengan seragam yang unik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pertemuan tersebut membahas program ke depan terkait sinergitas BPIP dengan Polri sebab Polri dianggap sebagai organisasi vertikal yang memiliki anggota mencapai sekitar 443.000. Jenderal bintang dua itu memastikan, Polri akan mendukung program-program yang dicanangkan BPIP. "Kapolri bilang, Polri siap mendukung seluruh jajaran. Tidak hanya Bhabinkamtibmas, tapi juga jajaran di tingkat polres," tutur Setyo.
Menurut dia, belum ada arahan khusus dari Megawati dalam pertemuan tersebut. Apalagi, pejabat BPIP belum dilantik Presiden Joko Widodo setelah ditingkatkan statusnya menjadi setingkat kementerian. Soal penyambutan Megawati, Setyo mengaku, penyambutan tersebut diberikan kepada tamu-tamu kehormatan Polri. Tidak ada yang berlebihan dalam penyambutan tersebut. "Ini kan termasuk tamu kehormatan. Mungkin rekan-rekan melihat kepala Kepolisian Malaysia pernah disambut juga di sini," kata Setyo.
(amm)
