OTT Hakim Harus Jadi Momentum 'Bersih-bersih' di PN Tangerang
Rabu, 14 Maret 2018 - 18:39 WIB
OTT Hakim Harus Jadi Momentum 'Bersih-bersih' di PN Tangerang
A
A
A
TANGERANG - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tangerang diharapkan menimbulkan efek jera.
Peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan bagi PN Tangerang dalam menjalankan tugas sebagai institusi penegak hukum.
"Berharap ada perubahan nyata dalam menciptakan peradilan yang bersih. Meski tidak ada jaminan bebas korupsi, pelayanan satu pintu itu bisa meminimalisasi (penyimpangan-red)," kata Abdul Hamin Zauji dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Tangerang saat berada di Kantor PN Tangerang, Banten, Rabu (14/3/2018). (Baca juga: MA Berhentikan Hakim dan Panitera Pangganti PN Tangerang )
Dia berharap tidak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di PN Tangerang yang dinilainya akibat belum adanya pelayanan satu pintu.
"Ke depan, MA harus lebih berbenah diri lagi, dengan menerapkan pelayanan satu pintu di PN Tangerang," kata Abdul.
Sementara itu, Erlangga Swadiri dari LBH Tangerang mengungkap adanya dugaan praktik pungli di Kantor PN Tangerang.
"Ini hal sepele, seperti pendaftaran surat kuasa misalnya. Resminya itu Rp5 ribu. Tapi diminta Rp20 ribu-50 ribu. Itu diminta ya. Ada juga yang kasih Rp100 ribu, tapi tidak pernah diberi kembaliannya," paparnya.
Menurutnya, kasus-kasus seperti ini sering ditemui di PN Tangerang. Contoh kecil lainnya, tidak adanya transparansi biaya. Seperti ketika ada sisa anggaran gugatan kasus perdata.
"Sisa anggaran gugat perdata, sering kali tidak bisa diambil. Atau pernah rekan saya diminta menandatangi kuitansi kosong. Itu larinya ke panitera pengganti. Bahkan ada jual beli putusan sidang," tuturnya.
Sementara itu, Humas PN Tangerang M Irfan Siregar yang ditemui di PN Tangerang memilih bungkam ketika ditanya tentang dugaan pungli di instansinya.
"Saya tidak tahu itu. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Itu tidak benar. Saya tidak tahu. Saya tidak ada di lokasi," kata Irfan sambil terus berjalan.
Peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan bagi PN Tangerang dalam menjalankan tugas sebagai institusi penegak hukum.
"Berharap ada perubahan nyata dalam menciptakan peradilan yang bersih. Meski tidak ada jaminan bebas korupsi, pelayanan satu pintu itu bisa meminimalisasi (penyimpangan-red)," kata Abdul Hamin Zauji dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Tangerang saat berada di Kantor PN Tangerang, Banten, Rabu (14/3/2018). (Baca juga: MA Berhentikan Hakim dan Panitera Pangganti PN Tangerang )
Dia berharap tidak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di PN Tangerang yang dinilainya akibat belum adanya pelayanan satu pintu.
"Ke depan, MA harus lebih berbenah diri lagi, dengan menerapkan pelayanan satu pintu di PN Tangerang," kata Abdul.
Sementara itu, Erlangga Swadiri dari LBH Tangerang mengungkap adanya dugaan praktik pungli di Kantor PN Tangerang.
"Ini hal sepele, seperti pendaftaran surat kuasa misalnya. Resminya itu Rp5 ribu. Tapi diminta Rp20 ribu-50 ribu. Itu diminta ya. Ada juga yang kasih Rp100 ribu, tapi tidak pernah diberi kembaliannya," paparnya.
Menurutnya, kasus-kasus seperti ini sering ditemui di PN Tangerang. Contoh kecil lainnya, tidak adanya transparansi biaya. Seperti ketika ada sisa anggaran gugatan kasus perdata.
"Sisa anggaran gugat perdata, sering kali tidak bisa diambil. Atau pernah rekan saya diminta menandatangi kuitansi kosong. Itu larinya ke panitera pengganti. Bahkan ada jual beli putusan sidang," tuturnya.
Sementara itu, Humas PN Tangerang M Irfan Siregar yang ditemui di PN Tangerang memilih bungkam ketika ditanya tentang dugaan pungli di instansinya.
"Saya tidak tahu itu. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Itu tidak benar. Saya tidak tahu. Saya tidak ada di lokasi," kata Irfan sambil terus berjalan.
(dam)
