Pospera Diharapkan Konsisten Dukung Penuh Program Pemerintah
Rabu, 14 Maret 2018 - 04:02 WIB
Pospera Diharapkan Konsisten Dukung Penuh Program Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Wasekjen Prodem Agung W Hadi meminta semua pihak untuk mendukung penuh program pemerintah menyesalkan sikap dari Sekjen PENA'98 Adian Napitupulu yang juga sebagai Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).
Menurut Agung, sebagai anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mendukung penuh pemerintahan, Adian dinilai kerap melakukan sindiran terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Atas sikapnya itu, Agung W Hadi meminta untuk segera mengganti seluruh Komisaris yang diisi oleh Pospera selaku Relawan pendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 nantinya.
"Sebagai kader PDIP harusnya Adian konsisten mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah, bukan kemudian malah menyerangnya. Dan patut diingat dia bukan oposisi," kata Agung saat berbincang dengan wartawan di kawasan Jaksel, Selasa (13/3/2018).
Agung menjelaskan lebih lanjut, jika sikapnya selalu terus mengkritik kebijakan pemerintah, mending menjadi oposisi saja dengan konsekwensi logis segera menarik semua orang-orangnya yang duduk menjadi komisaris.
"Jadi jelas kan, mereka bisa mengkritik apapun kebijakan pemerintah. Masa kerja di pemerintahan justru menyerang pemerintah," ujarnya.
Apalagi jelas PDIP merupakan partai pemerintah saat ini. Jangan kemudian mereka mengadu domba kebijakan-kebijakan pemerintah. "Selama ini kami dari Prodem yang menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintah," ujar Agung.
Seperti diketahui, Adian melakukan broadcast terkait dengan sikapnya terhadap masalah Driver Online yang di Eksploitasi oleh aplikator. Apalagi jelas posisi dia di DPR adalah Komisi VII yang bukan prioritasnya.
"Sudah jelas kan aplikator ini menyedot keringat para driver dan tidak ada kepastian hukum dan tidak ada pajak," ujarnya.
Agung juga menyesalkan adanya agenda sidang rakyat yang digagas dan diprakarsai PENA' 98 yang merupakan payung besar dari organisasi Pospera. Sidang rakyat ini terindikasi melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
"Apa maksud dari digelarnya Sidang Rakyat dengan membawa nama-nama organisasi Driver Online. Melawan pemerintahkah?, sedangkan kita berpikir bagaimana supaya Driver Online tidak dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi," ujarnya.
Menurut Agung, sebagai anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mendukung penuh pemerintahan, Adian dinilai kerap melakukan sindiran terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Atas sikapnya itu, Agung W Hadi meminta untuk segera mengganti seluruh Komisaris yang diisi oleh Pospera selaku Relawan pendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 nantinya.
"Sebagai kader PDIP harusnya Adian konsisten mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah, bukan kemudian malah menyerangnya. Dan patut diingat dia bukan oposisi," kata Agung saat berbincang dengan wartawan di kawasan Jaksel, Selasa (13/3/2018).
Agung menjelaskan lebih lanjut, jika sikapnya selalu terus mengkritik kebijakan pemerintah, mending menjadi oposisi saja dengan konsekwensi logis segera menarik semua orang-orangnya yang duduk menjadi komisaris.
"Jadi jelas kan, mereka bisa mengkritik apapun kebijakan pemerintah. Masa kerja di pemerintahan justru menyerang pemerintah," ujarnya.
Apalagi jelas PDIP merupakan partai pemerintah saat ini. Jangan kemudian mereka mengadu domba kebijakan-kebijakan pemerintah. "Selama ini kami dari Prodem yang menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintah," ujar Agung.
Seperti diketahui, Adian melakukan broadcast terkait dengan sikapnya terhadap masalah Driver Online yang di Eksploitasi oleh aplikator. Apalagi jelas posisi dia di DPR adalah Komisi VII yang bukan prioritasnya.
"Sudah jelas kan aplikator ini menyedot keringat para driver dan tidak ada kepastian hukum dan tidak ada pajak," ujarnya.
Agung juga menyesalkan adanya agenda sidang rakyat yang digagas dan diprakarsai PENA' 98 yang merupakan payung besar dari organisasi Pospera. Sidang rakyat ini terindikasi melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
"Apa maksud dari digelarnya Sidang Rakyat dengan membawa nama-nama organisasi Driver Online. Melawan pemerintahkah?, sedangkan kita berpikir bagaimana supaya Driver Online tidak dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi," ujarnya.
(maf)
