Pimpinan Komisi Diminta Tuntaskan Pemilihan Pimpinan Lembaga Negara

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait untuk mempercepat proses pemilihan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), gubernur Bank Indonesia (BI), deputi gubernur BI, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hakim ad hoc Hubungan Industrial di Makhamah Agung.

Keinginan tersebut diungkapkan Bambang saat menggelar pertemuan informal pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, Komisi dan alat kelengkapan DPR, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senayan, Selasa (13/3/2018).

"Saya sudah minta kerja sama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara. Kita targetkan pemilihan komisioner KPPU di Komisi VI, pemilihan gubernur BI, pemilihan deputi gubernur BI serta pemilihan anggota BPK di Komisi XI dan pemilihan hakim ad hoc di Komisi III bisa selesai secepatnya,” tutur pria yang biasa disapa Bamsoet itu.

Dia menekankan, pemilihan komisioner KPPU menjadi prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR. Hal itu lantaran masa jabatan komisioner KPPU yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Februari 2018 sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi hingga 27 April 2018.

"Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih sembilan orang komisoner yang akan memimpin KPPU," tutur Bamsoet.

Senada, Bamsoet juga mendorong Komisi XI agar segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo (Deputi Gubernur BI) yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI.

"Sejalan dengan pencalonan Pak Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and propert test terhadap tiga calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur BI. Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Bamsoet.

Dia mengingatkan Komisi XI juga mempunyai agenda lain memilih anggota BPK pengganti anggota BPK Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya.
Proses pemilihan ini diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.

"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandifat dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018 - 2023," paparnya.

Satu agenda lain yang tak kalah penting disebutkan Bamsoet adalah pemilihan hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Mengenai kandidat yang akan diseleksi, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikatakannya telah menyerahkan empat calon kepada DPR.

"Kita apresiasi kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya saya mendorong Komisi III dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut," kata mantan Ketua Komisi III ini.

Menghadapi berbagai agenda penting pemilihan pimpinan di berbagai lembaga negara tersebut, Bamsoet menegaskan semua proses pemilihan harus berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Pemilihan menurutnya tak perlu berlarut-larut sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.

"DPR zaman now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," tuturnya.