Mekeng Jadi Ketua FPG, Airlangga Dinilai Tak Sensitif Terkait Korupsi E-KTP
Jum'at, 09 Maret 2018 - 08:46 WIB
Mekeng Jadi Ketua FPG, Airlangga Dinilai Tak Sensitif Terkait Korupsi E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Penunjukan Melcias Marcus Mekeng sebagai ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI menggantikan Robert J Kardinal menuai kritik dari internal Golkar.
Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, Keputusan Ketua Umum Partai Golkar menunjuk Mekeng sangat jauh dari sensitifitas terhadap isu Korupsi. Karena nama Melcias Mekeng diduga terlibat dan menerima dana dalam kasus korupsi e-KTP.
"Hal itu harusnya menjadi pertimbangan serius Airlangga Hartarto untuk tidak menunjuk Mekeng," kata Sirajuddin melalui keterangan tertulis, Jumat (9/3/2018).
Dengan ditunjuknya Mekeng sebagai ketua fraksi, Sirajuddin menilai tagline Golkar Bersih yang diangkat dalam Munaslub Partai Golkar beberapa bulan lalu tinggal isapan jempol belaka.
"Kebijakan Ketua Umum Partai Golkar jauh dari cerminan Golkar Bersih dan nol besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sirajuddin mengatakan, pergantian Ketua FPG DPR RI bisa menciptakan suasana politik yang kurang kondusif dalam internal fraksi. Pasalnya, kata Sirajuddin, pencopotan Robert J Kardinal terkesan dipaksakan, karena tidak ada situasi politik yang mendesak.
Sirajuddin curiga, pergantian Robert Kardinal kepada Mekeng sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tekanan-tekanan politik terhadap KPK. "Itu yang kini menjadi pertanyaan besar," ucap Sirajuddin.
Sentara itu, Sirajuddin juga mendesak KPK untuk memperjelas status Melcias Mekeng. Apabila Mekeng tidak terlibat dalam Kasus e-KTP, KPK diminta segera sampaikan kepada publik. Begitupun sebaliknya.
"Sehingga Partai Golkar tidak larut dan berkepanjangan memikul beban terhadap kader-kadernya terseret kasus korupsi," ucap Sirajuddin.
Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, Keputusan Ketua Umum Partai Golkar menunjuk Mekeng sangat jauh dari sensitifitas terhadap isu Korupsi. Karena nama Melcias Mekeng diduga terlibat dan menerima dana dalam kasus korupsi e-KTP.
"Hal itu harusnya menjadi pertimbangan serius Airlangga Hartarto untuk tidak menunjuk Mekeng," kata Sirajuddin melalui keterangan tertulis, Jumat (9/3/2018).
Dengan ditunjuknya Mekeng sebagai ketua fraksi, Sirajuddin menilai tagline Golkar Bersih yang diangkat dalam Munaslub Partai Golkar beberapa bulan lalu tinggal isapan jempol belaka.
"Kebijakan Ketua Umum Partai Golkar jauh dari cerminan Golkar Bersih dan nol besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sirajuddin mengatakan, pergantian Ketua FPG DPR RI bisa menciptakan suasana politik yang kurang kondusif dalam internal fraksi. Pasalnya, kata Sirajuddin, pencopotan Robert J Kardinal terkesan dipaksakan, karena tidak ada situasi politik yang mendesak.
Sirajuddin curiga, pergantian Robert Kardinal kepada Mekeng sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tekanan-tekanan politik terhadap KPK. "Itu yang kini menjadi pertanyaan besar," ucap Sirajuddin.
Sentara itu, Sirajuddin juga mendesak KPK untuk memperjelas status Melcias Mekeng. Apabila Mekeng tidak terlibat dalam Kasus e-KTP, KPK diminta segera sampaikan kepada publik. Begitupun sebaliknya.
"Sehingga Partai Golkar tidak larut dan berkepanjangan memikul beban terhadap kader-kadernya terseret kasus korupsi," ucap Sirajuddin.
(pur)
