DPR Minta KPU Evaluasi Perangkat Pemilu di Daerah
DPR Minta KPU Evaluasi Perangkat Pemilu di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk melakukan evaluasi perangkatnya di daerah tertuama kabupaen kota.
Hal tersebut diungkapkan pasca kekalahan KPU RI dalam sidang adjudikasi yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari meminta KPU introspeksi dengan memperbaiki sistem soal pengecekan administrasi partai politik.
"PBB sendiri punya kader yang berhasil menduduki kursi DPRD di seluruh kabupaten daerah. Saya kaget waktu PBB ditiadakan itu, sementara partai yang gak jelas aja tiba-tiba jadi peserta pemilu enak betul itu," ucap Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Senin (5/3/2018).
Dia menegaskan KPU untuk tidak ceroboh dan main-main terkait verifikasi dan administrasi, lantaran bisa merusak sistem ketatanegaraan. "Bila tidak cermat terus menerus, KPU bisa dituduh membuat partai yang basisnya administrasi faktual, tanpa melihat keberadaan partai tersebut," jelasnya.
Fahri berharap KPU bisa independen tanpa memihak siapapun, termasuk incumbent atau petahana. "Saya terus terang agak sedih melihat KPU sekarang ini. Kalau tidak memperbaiki diri bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan yang akan datang," ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta KPU pusat memperhatikan kinerja KPUD daerah. Dia meminta agar KPUD bisa cermat dan teliti pada kinerja yang dilakukannya.
"Saya kira memang kalau KPU pusat sepanjang yang kita tahu sudah bekerja dengan baik. Ini yang jadi masalah KPUD khususnya kab/kota. Hasil kerjaan mereka. KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang. Tapi itu risiko persebaran KPU yang ada. Kan ini masalahnya di Papua," ucapnya di Gedung DPR.
Dia menilai hampir semua partai bermasalah di daerah Papua. Golkar, sambungnya, juga bermasalah walaupun pada akhirnya tidak berpengaruh luas. Amali meminta KPU pusat beri perhatian khusus ke daerah yang selalu memunculkan masalah.
"Papua harus diberikan perhatian khusus. Bahkan ada satu daerah berproses menggagalkan calon ijazah. Padahal yang pertama nggak ada masalah," jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan pasca kekalahan KPU RI dalam sidang adjudikasi yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari meminta KPU introspeksi dengan memperbaiki sistem soal pengecekan administrasi partai politik.
"PBB sendiri punya kader yang berhasil menduduki kursi DPRD di seluruh kabupaten daerah. Saya kaget waktu PBB ditiadakan itu, sementara partai yang gak jelas aja tiba-tiba jadi peserta pemilu enak betul itu," ucap Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Senin (5/3/2018).
Dia menegaskan KPU untuk tidak ceroboh dan main-main terkait verifikasi dan administrasi, lantaran bisa merusak sistem ketatanegaraan. "Bila tidak cermat terus menerus, KPU bisa dituduh membuat partai yang basisnya administrasi faktual, tanpa melihat keberadaan partai tersebut," jelasnya.
Fahri berharap KPU bisa independen tanpa memihak siapapun, termasuk incumbent atau petahana. "Saya terus terang agak sedih melihat KPU sekarang ini. Kalau tidak memperbaiki diri bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan yang akan datang," ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta KPU pusat memperhatikan kinerja KPUD daerah. Dia meminta agar KPUD bisa cermat dan teliti pada kinerja yang dilakukannya.
"Saya kira memang kalau KPU pusat sepanjang yang kita tahu sudah bekerja dengan baik. Ini yang jadi masalah KPUD khususnya kab/kota. Hasil kerjaan mereka. KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang. Tapi itu risiko persebaran KPU yang ada. Kan ini masalahnya di Papua," ucapnya di Gedung DPR.
Dia menilai hampir semua partai bermasalah di daerah Papua. Golkar, sambungnya, juga bermasalah walaupun pada akhirnya tidak berpengaruh luas. Amali meminta KPU pusat beri perhatian khusus ke daerah yang selalu memunculkan masalah.
"Papua harus diberikan perhatian khusus. Bahkan ada satu daerah berproses menggagalkan calon ijazah. Padahal yang pertama nggak ada masalah," jelasnya.
(maf)
Explore More