Pendamping Jokowi Diumumkan Juni

JAKARTA - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) terus bergerak mencari pendamping bagi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut memastikan mengumumkan pendamping Jokowi sebelum Idul Fitri 2018.

PDIP telah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden (capres) saat rapat kerja nasional (rakernas) di Bali akhir pekan lalu. Keputusan ini menyusul Partai Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura yang telah terlebih dahulu menetapkan mantan guber nur DKI Jakarta tersebut sebagai capres mereka.

"Saat ini kami terus mengkaji siapa pendamping paling pas untuk Bapak Presiden. Pendaftaran itu kan Agustus, penetapan September. Ya, pasti nanti sebelum lebaran harusnya nama sudah keluar semua," ujar politikus PDIP Puan Maharani di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Dia menjelaskan untuk menentukan cawapres Jokowi harus mempertimbangkan banyak hal. Menurutnya, sebagai partai pengusung, pihaknya mempunyai kriteria tersendiri untuk menetapkan calon pendamping Jokowi. Namun, parpol juga akan tetap berkomunikasi dengan Jokowi untuk menetapkan figur cawapres.

"Seperti saya sampaikan juga bahwa sekarang juga masih dikaji. Pak Presiden juga punya kriteria, partai politik juga punya kriteria dan masukan. Jadi memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tujuannya adalah untuk masa depan bangsa ini ke depan. Tentu saja kepemimpinan presiden dan wapres tahun 2019-2024 itu akan lebih baik dibanding yang sekarang," ungkapnya.

Puan mengatakan ada beberapa kriteria yang tepat untuk mendampingi Jokowi, di antaranya dapat menjaga NKRI, keberagaman, mempunyai visi dan misi yang sama. "Artinya, wapres yang dilantik punya kesamaan visi presiden akan datang. Kalau insya Allah, Pak Jokowi terpilih kembali, tentu saja itu menjadi periode di mana pemerintahan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dibanding periode ini," tuturnya.

Dia pun belum dapat memastikan siapa yang berpotensi mendampingi Jokowi. Pasalnya, dinamika politik sampai tahap pencalonan pada Agustus akan sangat cepat. Komunikasi antara PDI Perjuangan dan Jokowi pun menurutnya terus berlangsung. "Itu juga menjadi salah satu pembicaraan yang tentu saja kami lakukan, ketua umum dengan Pak Presiden. Harapannya kan tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Sebagai partai pengusung yang saat ini punya suara yang paling besar, tentu saja hal itu harus dibicarakan bersama," tuturnya.

Ditanyakan apakah kader internal juga masuk dalam radar cawapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini mengatakan bahwa semua figur diberi kesempatan. Tidak saja internal PDIP, tapi juga eksternal partai. Bahkan, menurutnya banyak nama yang masuk dalam kajian tersebut.

"Mungkin nama yang belum keluar sekarang nanti akan muncul. Enam bulan ke depan banyak kejutan akan terjadi," paparnya.

Saat ditanya kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai cawapres, mantan ketua fraksi PDIP ini enggan berkomentar banyak. Dia mengatakan masih harus menjalankan tugas sebagai menko bidang PMK. "Sekarang ini saya masih bertugas sebagai menko. Kemudian yang kedua, juga sebagai kader partai punya tanggung jawab sebagai kader yang mana saya ikut keputusan yang ada di partai," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini timnya tengah menggodok kriteria-kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya. Dengan demikian, pembicaraan tim masih belum menyentuh pada nama-nama atau figur yang akan dipinang. "Ini semuanya baru dalam proses pematangan, penggodokan mengenai kriteria. Belum berbicara mengenai siapanya, jadi ditunggu saja. Sabar, pemuda-pemuda kita ini kenapa enggak sabar sih," katanya seusai meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi milik PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/2/2018).

Dia mengatakan penggodokan dilakukan oleh tim internalnya dan internal partai-partai pengusung. Saat ditanyakan terkait menggandeng kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Presiden enggan menanggapi. "Dicoba tanyakan ke Pak Jusuf Kalla," ungkapnya.

JK sendiri sebenarnya sudah beberapa kali mengungkapkan tidak akan maju kembali. Namun, dia mengatakan akan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi saat mencalonkan kembali. "Ya, mendukung artinya beliau terpilih," paparnya.

JK menilai salah satu kriteria yang dapat mendampingi Jokowi pada pilpres mendatang adalah sosok yang mampu menambah elektabilitas. Selain itu, juga harus memiliki pengalaman di pemerintahan. "Artinya tidak mengikuti elektabilitas Jokowi, tapi menambah konstituen. Harus dikenal," ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan PAN tetap komitmen dan konsisten mengusung Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpers) 2019. PAN telah memutuskan Zulkifli Hasan sebagai capres saat rapat kerja nasional (rakernas) di Badung, 23 Agustus 2017.

Untuk kepentingan itu, PAN terus menggodok langkah dan mematangkan strategi, termasuk menyosialisasikannya sampai tingkat bawah sehingga apa yang nanti diambil tepat. "Karena itu, diharapkan semua jajaran pengurus dan kader partai selalu bekerja sama dan optimistis untuk menyukseskan ini," katanya.

Anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan, di internal partai telah bulat mendukung pencalonan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2019. Menurutnya, Muhaimin Iskandar secara objektif memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk duduk sebagai calon wakil presiden Indonesia.

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut telah berpengalaman baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Cak Imin pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPR maupun sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi 2009-2014. "Kami akan terus memperjuangkan Cak Imin menjadi calon wakil presiden. Dari prestasi Cak Imin pernah menjadi wakil ketua DPR selama dua periode, kemudian pernah menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi periode 2009-2014," ujarnya

saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengatakan, PD telah memutuskan bakal mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilpres 2019. Putra Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dipandang mempunyai kapabilitas mumpuni baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

"Sudah menjadi keputusan Partai Demokrat untuk calonkan AHY sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saat ini AHY sedang intens lakukan komunikasi dengan rakyat," ungkapnya.

Syarief mengungkapkan, popularitas dan elektabilitas AHY saat ini relatif tinggi. Dia merujuk dalam berbagai jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei dalam bulan-bulan terakhir, nama AHY selalu berada di kisaran empat hingga tiga besar sebagai capres maupun cawapres. "Hal itu menjadi petunjuk awal jika sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengenal sosok AHY dan tidak keberatan jika AHY maju dalam Pilpres 2019," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menyatakan belum terbesit untuk mencalonkan diri menjadi cawapres. Menurutnya, hal terpenting saat ini meningkatkan elektabilitas parpol. "Kita kerja dulu, kemudian yang kedua kita akan terus bekerja untuk rakyat. Kita akan meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, kita punya tiga program, yakni pangan murah, sembako murah, rumah murah dan terakses, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Tiga program itu akan disampaikan juga oleh calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar," ucapnya di Gedung DPR.