UMJ Gelar Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akutansi

Jum'at, 23 Februari 2018 - 21:26 WIB
UMJ Gelar Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akutansi
UMJ Gelar Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akutansi
A A A
JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 2018. KNEMA digelar untuk memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah serta pelaku usaha dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam KNEMA 2018 terdapat dua kegiatan pokok yakni workshop dan seminar nasional dengan tema “Penguatan Kelembagaan Bisnis: Peran Manajemen dan Akuntansi untuk Mencapai Ekonomi Berkeadilan”. Workshop Metodologi Penelitian Eksperimen dan Religionis digelar di Aula FEB, UMJ, Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (23/2/2018).

Workshop menghadirkan trainer dari perguruan tinggi ternama, yakni Prof Iwan Triyuwono PhD (Universitas Brawijaya), Hilda Rossieta CA MComm PhD (Universitas lndonesia), Dr. Ahim Abdurahim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. M Nur Birton (UMJ), dan Dr Dini Rosdini dari Universitas Padjadjaran.

"Kegiatan yang diperuntukkan bagi akademisi dan pelaku usaha ini juga melaksanakan Call for Papers dengan subtema yang relevan dengan ekonomi, manajemen, dan akuntansi," kata Dekan FEB UMJ Andry Priharta dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Jumat (23/2/2018).

Sementara seminar nasional dengan menghadirkan pembicara utama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Muliaman D Hadad PhD digelar Sabtu (24/2/2018). Muliaman merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017.

Seminar juga menghadirkan pembicara lainnya, di antaranya Ketua lAl Kompartemen Akuntan Pendidik Prof Dr Nunuy Nur Afiah SE, MSi, Ak CA, Prof Dr Irwan Prayitno SPsi MSc (Guru Besar FEB UMJ), dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Andry mengatakan, KNEMA digelar atas berbagai pemikiran, antara lain terkait Pemerintah Indonesia yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada APBN 2018 atau lebih tinggi dari 2017 sebesar 5,1%. “Target pertumbuhan yang tinggi akan percuma jika tidak diiringi dengan pemerataan sehingga akan menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.

Andry mengutip pernyataan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta yang menilai idealnya setiap tahun bisa terserap 500.000 tenaga kerja baru. Angka tersebut masih jauh dari kenyataan saat yang ini yang baru bisa menyerap 200.000-300.000 tenaga kerja. Inilah yang menjadi kendala untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

Solusi lain adalah dengan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mengembangkan usahanya. “Dengan demikian sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa terwujud,” jelasnya.
(poe)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8320 seconds (0.1#10.140)