Marak Kecelakaan Proyek, Menhub Siapkan Sanksi Tegas
Kamis, 22 Februari 2018 - 21:51 WIB
Marak Kecelakaan Proyek, Menhub Siapkan Sanksi Tegas
A
A
A
SEMARANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi sanksi tegas kepada konsultan dan kontraktor proyek strategis nasional di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti Light Rail Transit (LRT) dan Double Double Track (DDT).
"Teman-teman di balai dan satuan kerja (satker) Kemenhub harus tegas tegakkan aturan, karena ini berkaitan dengan reputasi Anda. Saya tegaskan, tegakkan law enforcement dengan sanksi yang melanggar di-black list saja,” ujarnya dalam acara Pengarahan Dan Teleconference oleh Menteri Perhubungan Kepada Balai Teknik Perkeretaapian Tentang Pembangunan Infrastruktur di Bidang Perkeretaapian, di Semarang, Kamis (22/2/2018).
Dia menyampaikan, perlu ada sanksi tegas pada kontraktor ataupun konsultan yang lalai terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan keselamatan kerja (K3). Menurutnya, kecelakaan kerja yang sering terjadi belakangan ini di sejumlah proyek pemerintah tidak lepas dari keteledoran sistem pengawasan.
"Kita juga evaluasi kalau (konsultan) sudah dapat pekerjaan, jangan hanya tanda tangan. Tapi juga jalankan pengawasan dengan baik, karena konsultan itu perwakilan owner untuk menjalankan pengawasan. Kalau enggak tegas, akan jadi bumerang," ujarnya.
Budi menambahkan dirinya juga sudah menginstruksikan kepada Kepala Balai dan Satker (Satuan Kerja) Kemenhub untuk selektif memilih konsultan dan kontraktor. "Untuk sistem pengawasan, saya minta Kepala Balai dan Satker pertama kali pilih konsultan pengawas yang tangguh. Juga kontraktornya," katanya.
Dia menegaskan, kejar target penyelesaian proyek bukan berarti mengabaikan kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja. Oleh karena itu, peran pengawasan oleh konsultan sangat menentukan kualitas proyek. "Parameter banyak, mulai dari waktu, kualitas, tapi ada juga parameter yang tidak diinginkan seperti kecelakaan (kerja)," paparnya.
Sekadar diketahui, insiden kecelakaan kerja terjadi pada proyek lintasan dwiganda (double-double track) Cikarang – Manggarai pada 4 Februari 2018. Alat berat launcher gantry proyek lintasan dwiganda tersebut ambruk dan menimpa pekerja proyek di lokasi. Setidaknya empat orang tewas dalam peristiwa tersebut.
Menyusul sejumlah insiden kecelakaan kerja, pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi proyek infrastruktur dengan struktur layang atau elevated yang menggunakan beban berat.
Moratorium diberlakukan mulai Selasa 20 Februari hingga proses evaluasi oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung. Pekerjaan infrastruktur itu meliputi Jalan Tol Trans-Jawa, Tol Trans-Sumatera, tol di Sulawesi, Kalimantan, jembatan panjang, hingga kereta ringan (LRT) dan transportasi massal cepat (MRT).
"Teman-teman di balai dan satuan kerja (satker) Kemenhub harus tegas tegakkan aturan, karena ini berkaitan dengan reputasi Anda. Saya tegaskan, tegakkan law enforcement dengan sanksi yang melanggar di-black list saja,” ujarnya dalam acara Pengarahan Dan Teleconference oleh Menteri Perhubungan Kepada Balai Teknik Perkeretaapian Tentang Pembangunan Infrastruktur di Bidang Perkeretaapian, di Semarang, Kamis (22/2/2018).
Dia menyampaikan, perlu ada sanksi tegas pada kontraktor ataupun konsultan yang lalai terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan keselamatan kerja (K3). Menurutnya, kecelakaan kerja yang sering terjadi belakangan ini di sejumlah proyek pemerintah tidak lepas dari keteledoran sistem pengawasan.
"Kita juga evaluasi kalau (konsultan) sudah dapat pekerjaan, jangan hanya tanda tangan. Tapi juga jalankan pengawasan dengan baik, karena konsultan itu perwakilan owner untuk menjalankan pengawasan. Kalau enggak tegas, akan jadi bumerang," ujarnya.
Budi menambahkan dirinya juga sudah menginstruksikan kepada Kepala Balai dan Satker (Satuan Kerja) Kemenhub untuk selektif memilih konsultan dan kontraktor. "Untuk sistem pengawasan, saya minta Kepala Balai dan Satker pertama kali pilih konsultan pengawas yang tangguh. Juga kontraktornya," katanya.
Dia menegaskan, kejar target penyelesaian proyek bukan berarti mengabaikan kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja. Oleh karena itu, peran pengawasan oleh konsultan sangat menentukan kualitas proyek. "Parameter banyak, mulai dari waktu, kualitas, tapi ada juga parameter yang tidak diinginkan seperti kecelakaan (kerja)," paparnya.
Sekadar diketahui, insiden kecelakaan kerja terjadi pada proyek lintasan dwiganda (double-double track) Cikarang – Manggarai pada 4 Februari 2018. Alat berat launcher gantry proyek lintasan dwiganda tersebut ambruk dan menimpa pekerja proyek di lokasi. Setidaknya empat orang tewas dalam peristiwa tersebut.
Menyusul sejumlah insiden kecelakaan kerja, pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi proyek infrastruktur dengan struktur layang atau elevated yang menggunakan beban berat.
Moratorium diberlakukan mulai Selasa 20 Februari hingga proses evaluasi oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung. Pekerjaan infrastruktur itu meliputi Jalan Tol Trans-Jawa, Tol Trans-Sumatera, tol di Sulawesi, Kalimantan, jembatan panjang, hingga kereta ringan (LRT) dan transportasi massal cepat (MRT).
(pur)
