Partai Politik Dituding Enggan Usung Calon Perempuan

JAKARTA - PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota masih sangat minim calon perempuan. Dari total 171 pilkada dengan jumlah 1.112 calon atau 556 pasangan calon, keikutsertaan calon perempuan hanya 101 orang.

Seratus satu (101) calon kepala daerah perempuan tersebut tersebar di 7 provinsi, 45 kabupaten, dan 26 kota. Dari 101 calon kepala daerah perempuan, 49 orang mendaftar sebagai calon kepala daerah dan 52 sebagai calon wakil kepala daerah. Hanya saja jumlah tersebut harus berkurang. Setelah penetapan pasangan calon, ada 6 calon kepala daerah perempuan yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. Hal ini berarti secara keseluruhan calon perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 ini hanya sebesar 9%, masih jauh dari yang diharapkan, yakni mencapai 30%.

"Ada banyak alasan, jumlah perempuan di eksekutif begitu timpang. Dalam konteks pemilu dan pilkada, penyebab utama biasanya terletak pada keengganan atau sikap dan perilaku partai dalam mencalonkan figur perempuan," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (21/2/2018).



Beberapa latar belakang minimnya figur perempuan dalam pilkada di antaranya, yang pertama, partai cenderung lebih berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal. Karena itu peluang pencalonan perempuan tertutup oleh dominasi kekuatan modal dan elektabilitas yang mayoritas dimiliki laki-laki.

Dalam konteks perempuan yang memiliki elektabilitas tinggi, misalnya, perempuan berlatar belakang legislator, partai yang pragmatis menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju memimpin pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun figur perempuan tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi, partai tak melihat konsolidasi politiknya. "Partai yang pragmatis lebih melihat elektabilitas. Partai hanya memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih," ujarnya.

Latar belakang kedua, kata Titi, partai tak punya suplai kader perempuan memadai. Kecenderungan ini terjadi karena partai tak punya mekanisme perekrutan anggota yang inklusif dan terbuka. "Kaderisasi untuk mempersiapkan perempuan berkualitas dan memiliki elektabilitas tinggi juga tak berjalan baik," ungkapnya.



Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menilai, ada banyak faktor yang menjadi kendala kenapa perempuan masih cenderung minim dalam pencalonan di pilkada. Pertama karena faktor minimnya afirmasi parpol terhadap kader politik perempuan. Kedua karena memang situasi politik yang belum banyak berpihak kepada perempuan, termasuk budaya dan perilaku politik. "Oleh karenanya perlu afirmasi terhadap kader politik perempuan, menjadi hal yang sangat dibutuhkan," sebutnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar TB Ace Hasan Sadzilly menyatakan problema minimnya kader perempuan yang maju dalam pilkada bukan murni kesalahan partai. Partai telah melakukan affirmative action seperti memastikan 30% dari jumlah pengurus di isi perempuan hingga memastikan kuota calon anggota legislatif 30% di antaranya kaum hawa. Jika berbagai langkah tersebut belum mampu memunculkan kader perempuan andal, persoalan lebih karena potensi individu.

"Memang ini harusnya dikembalikan kepada kemampuan politik si kader perempuan sendiri untuk meyakinkan masyarakatnya," ucapnya.

Dia mengata kan, partainya telah memberikan banyak ruang untuk kader perempuan mengaktualisasikan dirinya di parpol. "Di Golkar kita punya organisasi sayap yang diisi oleh seluruh kader perempuan, di sana seharusnya mereka dapat mengoptimalisasikan kapabilitasnya dan memiliki potensi untuk meraup suara perempuan di Indonesia dengan konsen pada isu-isu kewanitaan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria mengatakan, keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik kian menurun. Secara ideal partisipasi politik perempuan itu ada lantaran ketertarikan dari perempuan itu sendiri.