Fokus Pembangunan Bergeser ke Pengembangan SDM

JAKARTA - Tahun ini pemerintah mengarahkan fokus pembangunan di Tanah Air pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kapasitas sektor ini perlu ditingkatkan setelah tahun-tahun sebelumnya pemerintah gencar membangun infrastruktur fisik.

Perubahan orientasi pembangunan dengan porsi besar ke pengembangan SDM sepanjang 2018 ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan. Perbaikan sektor SDM juga diharapkan berimbas pada meningkatknya indeks daya saing global Indonesia yang pada 2017 berada di posisi 36 dari 137 negara versi Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF).

Dari sisi peringkat, posisi tersebut memang lebih baik dibanding tahun 2016 di urutan 41. Namun, dalam catatan WEF masih ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki. Di antaranya, Indonesia masih tertinggal jauh dari sisi teknologi, dan efisiensi pasar lapangan kerja di mana Indonesia masih tercatat di peringkat 96 dengan skor 3,9 dari 137 negara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tahun ini pemerintah akan lebih fokus untuk mengembangkan infrastruktur lunak (soft infrastructure). Fokus tersebut sesuai dengan instruksi Presiden yang ingin mempersiapkan tenaga SDM, setelah infrastruktur keras (hard infrastructure) diwujudkan.

“Walaupun belum selesai betul, tetapi sudah akan mencoba nanti mengalihkan fokus ke pengembangan SDM," kata Muhadjir seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, kemarin.

Pada rapat tersebut, turut hadir Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Menurut Muhadjir, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang memutuskan untuk mengalihkan fokus pemerintahan dari pengembangan infrastruktur menjadi pengembangan SDM.

Khusus untuk Kemendikbud, kata Muhadjir, pihaknya telah memiliki program vokasi keahlian ganda. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Bappenas untuk mengizinkan perekrutan tenaga guru tanpa melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

"Terutama di bidang keahlian yang memang sekarang belum ada dan belum diproduksi oleh LPTK. Karena itu, akan mengambil tenaga-tenaga kerja yang sudah pengalaman di bidang itu," ujarnya.

Nantinya, kata dia, tenaga guru yang direkrut tidak dari LPTK tersebut tetap bisa mendapatkan sertifikat keguruan seperti guru yang berasal dari LPTK. "Kita usahakan nanti mereka bisa mendapatkan sertifikat keguruan. Sehingga, mereka bisa mengajar ke sekolah-sekolah, termasuk menjadi trainer untuk guru," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan SDM harus dilakukan secara massif. Hal ini dilakukan karena kalau tidak dimulai dari sekarang Indonesia bisa tertinggal dari negara lain. “Kalau tidak kita mulai kekuatan penduduk usia produktif kita yang 60% dari total penduduk Indonesia itu bisa hilang,” kata Presiden beberapa waktu lalu.

Menurut Presiden, program pengembangan SDM merupakan tahapan berikutnya setelah Indonesia membangun infrastruktur di berbagai daerah. Pada tahapan pengembangan SDM ini, sektor yang mendapat perhatian adalah pendidikan vokasi/pendidikan kejuruan, training vokasi, dan politeknik.

Di samping itu, perubahan lain yang perlu dilakukan adalah terkait kurikukum yang diterapkan di perguruan tinggi. Saat ini sudah saatnya kampus membuka jurusan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa jurusan yang dianggap mewakili kondisi saat ini misalnya digital economy dan logistik.

SMK Siap Kerja
Guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperian) telah meluncurkan program pendidikan vokasi dengan target link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah di Indonesia. Upaya ini untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan dunia industri.

"Kami berupaya memperbaiki kurikulum dan pelatihan di SMK-SMK di Indonesia. Selain itu, kami akan mendatangkan para tenaga ahli yang kompeten dari berbagai industri guna menambah jumlah guru produktif," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Setelah upaya tersebut dijalankan secara masif, tahap berikutnya adalah menyiapkan para calon pekerja industri untuk siap masuk ke era ekonomi digital.

"Kami sebutnya internet of everything karena semua basisnya adalah internet," lanjut Airlangga.

Hingga saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan Politeknik, dan satu Akademi Komunitas. Seluruh unit-unit pendidikan ini mempunyai program studi khusus untuk pengembangan industri di wilayah itu.

Hasil pelaksanaan program pendidikan vokasi link and match tersebut, Kemenperin telah melakukan penyelarasan sebanyak 35 program studi yang dibutuhkan industri saat ini untuk diterapkan pada kurikulum di SMK. Misalnya, materi mengenai teknik ototronik, teknik audio dan video, serta teknik robotik yang tengah dibutuhkan oleh sektor industri automotif saat ini terutama dalam menghadapi era ekonomi digitan dan Industry 4.0.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan, kementeriannya sudah membuat grand design pengembangan iptek dan pendidikan tinggi sampai dengan tahun 2024.

"Roadmap SDM yang dibuat sedemikian detail sampai pada jenis, angka dan anggarannya," katanya.

Dari keterangan Menko PMK, ujar dia, roadmap SDM yang dibuat akan menjadi bukti nyata link and match SMK dengan industri. Peraih Honoris Causa bidang Kesehatan dari Coventry University ini menerangkan, faktor utama kendala dalam menyiapkan SDM vokasi yang siap dan berdaya saing tinggi adalah guru atau dosen, sarana prasarana, kurikulum dan keterlibatan industri. "Untuk itu kita akan bikin strategi agar tantangan utama itu dapat diatasi," katanya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM ini mencontohkan, strategi untuk penyiapan dosen ini antara lain dengan menerapkan re-tooling atau peningkatan kompetensi agar dosen lebih menguasai tidak saja akademik, tetapi betul-betul mempunyai kompetensi teknis operasional atau terapan.

"Kita kembangkan piloting di 12 Politeknik dengan mengirim dosen-dosen itu baik ke center science technopark baik dalam dan luar negeri," ucapnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, pengalihan fokus pemerintahan dari pengembangan infrastruktur menjadi pengembangan SDM sudah tepat. Hanya saja pekerjaan tersebut butuh waktu yang cukup panjang, tidak bisa hanya 1-2 tahun.

"Ini perlu fokus yang serius untuk meningkatkan kemampuan SDM dari berbagai dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, keterampilan, hingga kualitas hidup," ujarnya.

Menurut Faisal, pengembangan SDM untuk masalah pendidikan dasarsudah cukup baik. Tahap selanjutnya adalah bagaimana mentransformasikan kualitas lulusan yang sampai ke perguruan tinggi untuk masuk ke pasar kerja. (Oktiani Endarwati/ Neneng Zubaidah/Sindonews/Ant)