Ingin Partai Bersih, Golkar Perbarui Pakta Integritas

Senin, 19 Februari 2018 - 21:44 WIB
Ingin Partai Bersih,...
Ingin Partai Bersih, Golkar Perbarui Pakta Integritas
A A A
JAKARTA - Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, partai Golkar menggelar rapat konsultasi bagi para kadernya yang menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

Acara itu menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Sehingga, antara para kepala daerah dari partai Golkar dengan Saut Situmorang melakukan tanya jawab dalam acara tersebut.

"Kegiatan ini sebenarnya bagian dari kegiatan partai dalam rangka menghadapi agenda politik Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019," ujar Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini, Senin (19/2/2018).

Kemudian kata dia, acara itu juga terkait dengan tagline Golkar saat ini, yakni Golkar bersih. "Oleh karena itu beliau (Airlangga Hartarto) ingin memberikan semacam arahan kepada kawan-kawan yang menjadi kepala daerah agar bisa menjalankan kebijakan politik bersih seperti apa," katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan acara itu untuk mensosialisasikan tagline Golkar Bersih di internal partainya.

"Rapat konsultasi dengan Bupati dan Gubernur dari partai Golkar ini tujuannya sosialisasi dari Ketua KPK," kata Airlangga.

Selain diskusi dengan pimpinan KPK, Airlangga mengatakan bahwa acara itu sekaligus untuk memperbarui Pakta Integritas yang harus ditandangani setiap kader Golkar.

"Ini pakta integritasnya di-review, diperbaharui," papar menteri perindustrian ini.

Namun, dia membantah bahwa acara itu sebagai buntut dari operasi tangkap tangan KPK terhadap beberapa kepala daerah dari partai Golkar belakangan ini.

"Ini bukan buntut. Tapi ini mengantisipasi agar Golkar bersih didengar dan dilaksanakan kader dan juga oleh fungsionaris partai Golkar terutama menghadapi pilkada nanti," tuturnya.

Adapun pakta integritas dimaksudnya adalah mempertegas sanksi bagi kader partai Golkar yang terlibat kasus korupsi dan kasus kriminal lainnya. "Sanksinya tegas bahwa apabila mendapat persoalan itu langsung ditarik," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
HUT ke-57 Partai Golkar...
HUT ke-57 Partai Golkar Bertema Bersatu untuk Menang
Bahlil Lahadalia Tegaskan...
Bahlil Lahadalia Tegaskan Soliditas Kader di HUT ke-61 Partai Golkar
Persiapan Jelang Perayaan...
Persiapan Jelang Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar
Soal Peluang Golkar...
Soal Peluang Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi Maju Ketum, Aburizal Bakrie: Bisa Saja jika Daerah Mau
Pembukaan Rapimnas Partai...
Pembukaan Rapimnas Partai Golkar
Tasyakuran HUT Ke-57...
Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar
Berita Terkini
Geledah Rumah Silmy...
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Tumbuhkan Asa Jurnalis...
Tumbuhkan Asa Jurnalis Muda di Era Disruspi Digital, IJTI Gelar Konferensi Jurnalis Kampus se-Indonesia
Kemenag Catat 2 Juta...
Kemenag Catat 2 Juta Hewan Kurban Senilai Rp18,28 Triliun Dipotong saat Iduladha
KPK Kembali Geledah...
KPK Kembali Geledah Rumah Silmy di Jalan Brawijaya Jaksel
LPSK Siap Berikan Perlindungan...
LPSK Siap Berikan Perlindungan bagi Justice Collaborator Kasus BGN dan Imipas
Infografis
Indonesia Ingin Gabung...
Indonesia Ingin Gabung Proyek Jet Tempur Generasi Ke-5 Turki
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved