Tak Diakomodir di Kepengurusan, Kader Golkar Diminta Tak Perlu Cengeng
Jum'at, 16 Februari 2018 - 09:19 WIB
Tak Diakomodir di Kepengurusan, Kader Golkar Diminta Tak Perlu Cengeng
A
A
A
JAKARTA - Kader Partai Golkar diminta tidak perlu cengeng lantaran tak diakomodir dalam kepengurusan partai berlambang pohon beringin. Sebab, kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto saat ini sudah merupakan hasil proses organisasi yang panjang dan konstitusional.
"Oleh karena itu, sebenarnya aspirasi yang menyangkut posisi dan kepengurusan sudah tuntas ketika sudah diumumkan disusun. Ini waktunya untuk bekerja buat partai dan menyongsong pilkada serentak dan pileg dan pilpres," kata Ketua bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Taufik Hidayat dihubungi wartawan, Jumat (16/2/2018).
Dia menerangkan, masalah kepengurusan sudah rampung ketika Surat Keputusan (SK) dibuat dan komposisinya diumumkan. "Tetapi ruang partisipasi sebagai kader dibuka lebar, bukan berarti mereka ini lalu dianggap tidak penting atau tidak ada, jadi sebaiknya memang fokus dengan agenda politik ke depan sebagai kader, dalam hal ini Pemilu Legislatif dan Pilkada," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sering kali Partai Golkar menggelar musyawarah nasional (Munas) hingga menyusun kepengurusan dengan mengakomodir semua kadernya yang berprestasi. "Ini hanya cara penyikapannya beda dari kader-kader ini. Mestinya enggak perlu cengeng begitu, kader itu kan siap ditempatkan dan diberikan peran apa saja," imbuhnya.
Dia pun menilai kekecewaan beberapa kader Partai Golkar karena tidak memiliki posisi pengurus adalah hal biasa. Dia mengungkapkan, DPP Partai Golkar akan meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi terhadap oknum kader tersebut.
"Oleh karena itu, sebenarnya aspirasi yang menyangkut posisi dan kepengurusan sudah tuntas ketika sudah diumumkan disusun. Ini waktunya untuk bekerja buat partai dan menyongsong pilkada serentak dan pileg dan pilpres," kata Ketua bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Taufik Hidayat dihubungi wartawan, Jumat (16/2/2018).
Dia menerangkan, masalah kepengurusan sudah rampung ketika Surat Keputusan (SK) dibuat dan komposisinya diumumkan. "Tetapi ruang partisipasi sebagai kader dibuka lebar, bukan berarti mereka ini lalu dianggap tidak penting atau tidak ada, jadi sebaiknya memang fokus dengan agenda politik ke depan sebagai kader, dalam hal ini Pemilu Legislatif dan Pilkada," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sering kali Partai Golkar menggelar musyawarah nasional (Munas) hingga menyusun kepengurusan dengan mengakomodir semua kadernya yang berprestasi. "Ini hanya cara penyikapannya beda dari kader-kader ini. Mestinya enggak perlu cengeng begitu, kader itu kan siap ditempatkan dan diberikan peran apa saja," imbuhnya.
Dia pun menilai kekecewaan beberapa kader Partai Golkar karena tidak memiliki posisi pengurus adalah hal biasa. Dia mengungkapkan, DPP Partai Golkar akan meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi terhadap oknum kader tersebut.
(pur)
