Soal OTT Bupati Jombang, Golkar Akan Tindak Tegas Kader yang Korupsi
Senin, 05 Februari 2018 - 07:08 WIB
Soal OTT Bupati Jombang, Golkar Akan Tindak Tegas Kader yang Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan tetap tegas menindak kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan tekad Partai Golkar yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzilly menegaskan, Partai Golkar akan mengambil langkah setelah mendengar penjelasan resmi KPK terkait OTT Bupati Jombang Nyono Suharli yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar.
"Jika sudah clear soal keterlibatannya dalam kasus suap ini, Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah sanksi organisasi yang tegas sesuai dengan semangat Golkar Bersih," ujarnya saat dihubungi SINDO, Minggu (4/2/2018).
Menurutnya, jika OTT tersebut benar adanya, dia turut prihatin. Lantaran sebelumnya Golkar telah menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk menjauhi tindakan tidak terpuji seperti korupsi.
"Jika benar informasi soal OTT terhadap Pak Nyono, tentu Partai Golkar sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Padahal, Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader di semua daerah untuk tidak melakukan tindakan yang terpuji tersebut," ucap Ace.
Begitupun dengan Badan Advokasi Partai Golkar sangat menyayangkan ada kader Partai Golkar yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Golkar sebagai partai bersih, bebas KKN.
"Kader Golkar yang menjabat di eksekutif dan legislatif baik DPR, DPRD I dan II sebaiknya menjaga betul tagline Golkar bersih yang dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ketum harus diresapi bukan hanya sekedar jargon saja, apalagi Tahun 2018 ini merupakan tahun politik," ucap Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar, Muslim Jaya Butar butar dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, tren elektabilitas Partai Golkar di tahun 2018 yang semakin baik dan naik wajib dijaga seluruh kader Partai Golkar. Apalagi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah di depan mata.
Dia percaya Partai Golkar mampu menjadi pemenang pemilu nanti, dengan catatan, Partai Golkar bisa mempertahankan tren tersebut dan tidak ada lagi kader yang bermasalah hukum di tahun 2018. Ketum harus jatuhkan sanksi tegas dan keras bagi siapa saja kader yang terlibat kasus KKN dan berperilaku tak terpuji. Sanksi ini penting demi menjaga nama baik partai di depan publik.
"Jelas kasus ini sangat merugikan Partai Golkar," tegasnya.
KPK mengamankan Nyono dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nyono, KPK juga mengamankan seorang ajudan.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzilly menegaskan, Partai Golkar akan mengambil langkah setelah mendengar penjelasan resmi KPK terkait OTT Bupati Jombang Nyono Suharli yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar.
"Jika sudah clear soal keterlibatannya dalam kasus suap ini, Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah sanksi organisasi yang tegas sesuai dengan semangat Golkar Bersih," ujarnya saat dihubungi SINDO, Minggu (4/2/2018).
Menurutnya, jika OTT tersebut benar adanya, dia turut prihatin. Lantaran sebelumnya Golkar telah menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk menjauhi tindakan tidak terpuji seperti korupsi.
"Jika benar informasi soal OTT terhadap Pak Nyono, tentu Partai Golkar sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Padahal, Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader di semua daerah untuk tidak melakukan tindakan yang terpuji tersebut," ucap Ace.
Begitupun dengan Badan Advokasi Partai Golkar sangat menyayangkan ada kader Partai Golkar yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Golkar sebagai partai bersih, bebas KKN.
"Kader Golkar yang menjabat di eksekutif dan legislatif baik DPR, DPRD I dan II sebaiknya menjaga betul tagline Golkar bersih yang dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ketum harus diresapi bukan hanya sekedar jargon saja, apalagi Tahun 2018 ini merupakan tahun politik," ucap Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar, Muslim Jaya Butar butar dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, tren elektabilitas Partai Golkar di tahun 2018 yang semakin baik dan naik wajib dijaga seluruh kader Partai Golkar. Apalagi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah di depan mata.
Dia percaya Partai Golkar mampu menjadi pemenang pemilu nanti, dengan catatan, Partai Golkar bisa mempertahankan tren tersebut dan tidak ada lagi kader yang bermasalah hukum di tahun 2018. Ketum harus jatuhkan sanksi tegas dan keras bagi siapa saja kader yang terlibat kasus KKN dan berperilaku tak terpuji. Sanksi ini penting demi menjaga nama baik partai di depan publik.
"Jelas kasus ini sangat merugikan Partai Golkar," tegasnya.
KPK mengamankan Nyono dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nyono, KPK juga mengamankan seorang ajudan.
(kri)
