Efisiensi Tak Cukup dengan Memotong Anggaran, Harus Berbasis Kinerja
Efisiensi Tak Cukup dengan Memotong Anggaran, Harus Berbasis Kinerja
A
A
A
DENPASAR - Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja. "Harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) M Yusuf Ateh, saat acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) 2017 Pemda Wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1/2018) dalam rilis yang dikirim ke SINDOnews.
Ateh menjelaskan, dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik fokus untuk sasaran strategis. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Penerapan SAKIP harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. "Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas," imbuhnya.
Senada dengan Ateh, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, konsep ini menginspirasi banyak pimpinan daerah. Jawa Timur tahun ini kembali mendapat predikat A bersama tiga provinsi lain yakni DIY, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung juga mendapat predikat A.
Pakde Karwo menjelaskan, hasil yang dicapai harus jelas dan sudah detail sehingga tidak ada lagi anggaran yang mubazir. "Konsepnya e-budgeting harus diimplementasikan, harus detail. Output harus jelas, harus dimatangkan dulu," ujarnya.
Bali juga merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP. Pada 2017, Pemprov Bali bersama Kabupaten Badung mendapat nilai BB. Sedangkan kabupaten dan kota di Pulau Dewata lainnya semua sudah berpredikat B.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi Menteri PAN-RB Asman Abnur bersama jajaran Kedeputian RBKUNWAS yang telah memberikan bimbingan terhadap pemerintah daerah terkait sistem ini. Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, pembinaan tersebut tidak sia-sia. "Semua ini proses panjang. Direction is more important than speed," tegasnya.
Tahun ini, nilai LHE SAKIP wilayah II naik sekitar 4,59 poin. Namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat predikat CC, dan 35 kabupaten/kota yang mendapat predikat C.
Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja. "Harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) M Yusuf Ateh, saat acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) 2017 Pemda Wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1/2018) dalam rilis yang dikirim ke SINDOnews.
Ateh menjelaskan, dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik fokus untuk sasaran strategis. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Penerapan SAKIP harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. "Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas," imbuhnya.
Senada dengan Ateh, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, konsep ini menginspirasi banyak pimpinan daerah. Jawa Timur tahun ini kembali mendapat predikat A bersama tiga provinsi lain yakni DIY, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung juga mendapat predikat A.
Pakde Karwo menjelaskan, hasil yang dicapai harus jelas dan sudah detail sehingga tidak ada lagi anggaran yang mubazir. "Konsepnya e-budgeting harus diimplementasikan, harus detail. Output harus jelas, harus dimatangkan dulu," ujarnya.
Bali juga merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP. Pada 2017, Pemprov Bali bersama Kabupaten Badung mendapat nilai BB. Sedangkan kabupaten dan kota di Pulau Dewata lainnya semua sudah berpredikat B.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi Menteri PAN-RB Asman Abnur bersama jajaran Kedeputian RBKUNWAS yang telah memberikan bimbingan terhadap pemerintah daerah terkait sistem ini. Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, pembinaan tersebut tidak sia-sia. "Semua ini proses panjang. Direction is more important than speed," tegasnya.
Tahun ini, nilai LHE SAKIP wilayah II naik sekitar 4,59 poin. Namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat predikat CC, dan 35 kabupaten/kota yang mendapat predikat C.
(poe)
Explore More