Kemiskinan Harus Jadi Prioritas Kemensos

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) diminta fokus dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan kemiskinan yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Dengan sisa masa jabatan yang tinggal 1,5 tahun, Kemensos diharapkan tidak terjebak pada persoalan administratif. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (raker) pertama Menteri Sosial Idrus Marham dengan Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen Senayan, kemarin.

Raker pertama DPR dengan Menteri Sosial pengganti Khofifah Indar Parawansa tersebut mengusung agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2017 dan isu-isu aktual bidang sosial.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengharapkan sisa masa jabatan menteri sosial baru, Idrus Marham, yang tinggal satu tahun ini bisa menjawab berbagai isu penting terkait dengan politik penanganan kemiskinan dengan langkah nyata.

Dia meminta agar Mensos Idrus Marham dan jajarannya tidak hanya berkutat pada persoalan wacana yang memicu polemik masyarakat. “Jangan terlalu banyak diskusi, kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Ini saya kira yang paling penting,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali membuka kemungkinan persetujuan parlemen terhadap opsi peningkatan anggaran bagi Kemensos. Hanya, opsi tersebut harus dibarengi dengan kinerja nyata di lapangan.

“Meningkatkan anggaran bukanlah perkara yang sulit, namun memberdayakan masyarakat itu jauh lebih sulit, kami ingin melihat hasil yang signifikan dalam mengatasi isu kemiskinan ini” ungkap politikus PAN itu.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna yang menyoroti data-data kemiskinan di seluruh Indonesia yang ternyata masih amburadul. Padahal, perbaikan data tersebut sempat menjadi janji yang akan dibereskan jajaran Kemensos.

“Karena itu, saya meminta Kemensos untuk segera melakukan evaluasi serempak terkait data kemiskinan ini,” jelasnya dalam agenda yang sama. Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kartu yang menarik banyak orang, karena terdapat KIP, KUBE, KIS dan lainnya.

Padahal, program itu hanya boleh diterima oleh orang yang masuk data kemiskinan atau PKH. “Kalau data itu diterima orang yang mampu, akan menjadikan iri orang miskin yang tidak mendapatkan berbagai fasilitas sosial itu,” ungkapnya.

Sisi lain, sambung Politisi Partai Nasdem ini, jumlah E-warung yang masih sangat sedikit, banyak dikeluhkan oleh Dinas Sosial kabupaten/ kota. Contohnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari jumlah 91.081 penerima PKH, seharusnya ada sekitar 340 E-warung, tapi ternyata satu pun belum ada.

“Ini sangat terkendala. Mohon program E-warung ini segera direalisasikan, sehingga setiap kabupaten bisa meng-cover E-warung tersebut,” ujarnya.

Dalam paparannya, Mensos Idrus Marham menjelaskan pemutakhiran data fakir miskin. Tahun 2017 lalu, verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan target penerima Program Perlindungan Sosial yang belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 2.537.138 rumah tangga pada 7 kabupaten di 3 provinsi.

Kondisi saat ini, belum seluruh Pemda Kabupaten/kota melaksanakan kewajibannya untuk melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin. Kemampuan Kemensos untuk membantu verifikasi dan validasi dari anggaran pusat sangat terbatas, pada tahun 2018 hanya untuk 2,5 juta rumah tangga. (Mula Akmal)