Alumni Lemhanas Minta Pemerintah Netral dalam Pilkada Serentak

JAKARTA - Pemerintah harus tetap netral dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Masyarakat diharapkan bisa lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25/1992 Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi menekankan soal kedewasaan berpolitik semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Pemerintah juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman keamanan dalam pesta demokrasi tersebut.

"Salah satunya adalah menjaga netralitas TNI dan Polri," katanya saat meluncurkan buku-buku hasil diskusi KRA 25/1992 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Dia menjelaskan, sikap netral pemerintah akan berimbas pada pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil. Para pasangan calon kepala daerah pun bisa bersaing secara objektif dalam meraih simpati dari pemilih. "Pasangan calon pun harus mengedepankan program dalam upaya meraih simpati pemilih. Jangan gunakan isu SARA yang justru akan membuat persaingan mengarah pada konflik horizontal di kalangan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Roesmanhadi mengatakan, alumni KRA 25/1992 memiliki berbagai pemikiran yang telah dirangkum dalam berbagai seminar yang menghadirkan para pakar. "Hasil dari seminar tersebut akan kita serahkan ke RI I untuk masukan kebijakan beliau bangun Indonesia yang madani serta memiliki daya saing," kata Roesmanhadi.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) RI yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, juga menekankan soal kedewasaan politik masyarakat dan netralitas TNI Polri menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Ia mengatakan, semua pihak harus berkontribusi agar usai pilkada tidak lagi ada konflik yang berkepanjangan. Menurut Agum, kandidat lain di dalam pilkada jangan dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kandidat lain itu harus dilihat sebagai rival dalam kontestasi politik. "Jangan dianggap musuh, nanti jadi bisa menghalalkan segala cara," katanya.