PAN Nilai Penunjukan Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur Tak Lazim
PAN Nilai Penunjukan Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur Tak Lazim
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut rencana penempatan perwira tinggi Polri atau jenderal polisi aktif menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur tidak lazim.
"Kita (harus-red) betul-betul kedepankan netralitas aparat, apalagi Aparat penegak hukum," ujar Eddy usai berbicara dalam acara diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, dua pati Polri, yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan akan ditunjuk menjadi plt gubernur Jawa Barat dan Kepala Divis Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Martuani Sormin akan menjadi plt gubernur Sumatera Utara pada pemilihan kepala daerah di dua wilayah tersebut. (Baca juga: Jenderal Polisi Akan Menjadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut )
Apalagi, kata Eddy, salah satu kontestan di Jawa Barat adalah pati Polri. Oleh karena itu, sambung dia, semua pihak benar-benar menjaga netralitas dengan menempatkan aparat penegak hukum pada posisinya.
Jika alasan penempatan jenderal aktif menjadi plt gubernur karena mempertimbangkan faktor keamanan, Eddy menilai tidak tepat.
Menurut Eddy, sejauh ini pelaksanaan pilkada di Tanah Air berjalan damai dan tertib. Dia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta yang sebelumnya dikhawatirkan berlangsung kisruh, ternyata berjalan tertib. "Jadi justifikasi enggak ada," ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, Kemendagri merasa kehabisan pejabat untuk dijadikan plt gubernur maka bisa mengangkat sekretaris daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari Okezone.com menyatakan usulan dua jenderal polisi menjadi plt gubernur masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. "Keputusan Presiden belum keluar," ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis 25 Januari 2018.
"Kita (harus-red) betul-betul kedepankan netralitas aparat, apalagi Aparat penegak hukum," ujar Eddy usai berbicara dalam acara diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, dua pati Polri, yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan akan ditunjuk menjadi plt gubernur Jawa Barat dan Kepala Divis Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Martuani Sormin akan menjadi plt gubernur Sumatera Utara pada pemilihan kepala daerah di dua wilayah tersebut. (Baca juga: Jenderal Polisi Akan Menjadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut )
Apalagi, kata Eddy, salah satu kontestan di Jawa Barat adalah pati Polri. Oleh karena itu, sambung dia, semua pihak benar-benar menjaga netralitas dengan menempatkan aparat penegak hukum pada posisinya.
Jika alasan penempatan jenderal aktif menjadi plt gubernur karena mempertimbangkan faktor keamanan, Eddy menilai tidak tepat.
Menurut Eddy, sejauh ini pelaksanaan pilkada di Tanah Air berjalan damai dan tertib. Dia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta yang sebelumnya dikhawatirkan berlangsung kisruh, ternyata berjalan tertib. "Jadi justifikasi enggak ada," ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, Kemendagri merasa kehabisan pejabat untuk dijadikan plt gubernur maka bisa mengangkat sekretaris daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari Okezone.com menyatakan usulan dua jenderal polisi menjadi plt gubernur masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. "Keputusan Presiden belum keluar," ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis 25 Januari 2018.
(dam)
Explore More