Deddy Mizwar Minta Kaji Ulang Penunjukan Jenderal Jadi Plt Gubernur
Deddy Mizwar Minta Kaji Ulang Penunjukan Jenderal Jadi Plt Gubernur
A
A
A
CIMAHI - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengkhawatirkan rencana pemerintah menunjuk perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur Jawa Barat saat pemilihan kepala daerah.
Menurut Deddy, usulan pejabat sementara gubernur dari unsur kepolisian tidak sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
"Penilaian pribadi saya itu menyalahi prosedur sehingga disarankan agar dikaji ulang," ucapnya seusai menghadiri acara Latihan Kepemimpinan Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) di Cimahi, Jumat (26/1/2018).
Dia menilai jika mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, dapat diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Sementara kepolisian itu secara jalur berbeda bukan dari institusi yang sejalur dengan Kemendagri.
Menurut dia, plt gubernur Jabar yang akan bertugas mulai 13 Juni 2018 itu semestinya diisi oleh pejabat setingkat madya dan harus sesuai UU.
Dia mempertanyakan kenapa mengambil langkah tersebut apalagi Jawa Barat sedang memasuki tahapan pilkada. Kebetulan juga, kata dia, bakal calon yang maju di Pilgub Jabar ada yang berasal dari unsur kepolisian.
"Ya ada kekhawatiran akan keterikatan tersebut. Belum lagi apakah plt dari kepolisian bisa mengelola pemerintah daerah atau tidak," tuturnya.
Menurut dia, lebih ideal jika plt itu dari Kemendagri karena pasti masih banyak pejabat yang kompeten akan hal itu.
Kecuali untuk kondisi darurat, sambung Deddy, bisa saja diterapkan plt dari luar Kemendagri. Tapi kondisi di Jawa Barat saat ini tidak masuk kepada kondisi darurat sehingga tidak semestinya hal itu diterapkan.
"Ya sebaiknya wacana yang akan diterapkan di Jabar dan Sumut itu dikaji lagi, kan Jabar tidak dalam kondisi darurat," tuturnya.
Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berencana mengangkat Asisten Operasional Polri Irjen Pol M Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Deddy, usulan pejabat sementara gubernur dari unsur kepolisian tidak sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
"Penilaian pribadi saya itu menyalahi prosedur sehingga disarankan agar dikaji ulang," ucapnya seusai menghadiri acara Latihan Kepemimpinan Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) di Cimahi, Jumat (26/1/2018).
Dia menilai jika mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, dapat diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Sementara kepolisian itu secara jalur berbeda bukan dari institusi yang sejalur dengan Kemendagri.
Menurut dia, plt gubernur Jabar yang akan bertugas mulai 13 Juni 2018 itu semestinya diisi oleh pejabat setingkat madya dan harus sesuai UU.
Dia mempertanyakan kenapa mengambil langkah tersebut apalagi Jawa Barat sedang memasuki tahapan pilkada. Kebetulan juga, kata dia, bakal calon yang maju di Pilgub Jabar ada yang berasal dari unsur kepolisian.
"Ya ada kekhawatiran akan keterikatan tersebut. Belum lagi apakah plt dari kepolisian bisa mengelola pemerintah daerah atau tidak," tuturnya.
Menurut dia, lebih ideal jika plt itu dari Kemendagri karena pasti masih banyak pejabat yang kompeten akan hal itu.
Kecuali untuk kondisi darurat, sambung Deddy, bisa saja diterapkan plt dari luar Kemendagri. Tapi kondisi di Jawa Barat saat ini tidak masuk kepada kondisi darurat sehingga tidak semestinya hal itu diterapkan.
"Ya sebaiknya wacana yang akan diterapkan di Jabar dan Sumut itu dikaji lagi, kan Jabar tidak dalam kondisi darurat," tuturnya.
Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berencana mengangkat Asisten Operasional Polri Irjen Pol M Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
(dam)
Explore More