Soal Plt Gubernur, Politikus Gerindra: Kenapa Harus Polisi?

JAKARTA - Penunjukan dua perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan dan Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur di provinsi yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menuai kritik.

Padahal masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diberdayakan sebagai Plt kepala daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah harus lebih teliti, hati-hati, dan cermat dalam mengambil kebijakan. "Apalagi soal pejabat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018). (Baca juga: Jenderal Polisi Akan Jadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut )

Sebab, lanjut dia, selama ini Plt kepala daerah dijabat oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau kekurangan orang, ya kenapa harus dari polisi. Nanti orang tanya kenapa enggak dari militer. Apa kekurangan? Masih ada PNS. Menurut saya masih banyak," papar Ketua DPP Partai Gerindra .

Politikus Partai Gerindra ini memberikan contoh masih ada 34 gubernur. Kemudian, banyak pejabat eselon I di setiap pemerintahan daerah.

"Bisa diberdayakan. Di kementerian banyak eselon satu yang diberdayakan. Setneg, Setkab, ada deputi, dan lain-lain. Jadi seyogianya bisa mengambil PNS bukan TNI Polri, dari kementerian lembaga lainnya. Itu lebih baik. Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka," ujarnya.

Iriawan akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin akan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Iriawan saat ini menjadi sebagai Asisten Operasional Kapolri dan Martuani Sormin menjabat sebagai Kepala Divisi Profensi dan Pengamanan Polri. Iriawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar.