Kapolri Sebut Ceramah Ustaz Zulkifli Soal 200 Juta KTP Tidak Akurat
Minggu, 21 Januari 2018 - 04:32 WIB
Kapolri Sebut Ceramah Ustaz Zulkifli Soal 200 Juta KTP Tidak Akurat
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengatakan ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali soal 200 juta KTP tidak akurat dan dikuatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kenapa dilakukan itu (penindakan terhadap Zulkifli)? Karena adanya ceramah yang viral. Yang di dalamnya ada konten, yang patut dipertanyakan, contoh katanya 200 juta KTP dibuat di Paris, 200 juta sudah dibuat di Tiongkok,” ujar Kapolri dalam keteranganya, Sabtu (20/1/2018).
Kapolri mempertanyakan data yang diungkap oleh Zulkifli dalam ceramahnya itu. “(Dari) Tiongkok dan Paris 200 juta (lembar KTP), datanya benar tidak?” ujar Tito.
Penyampaian Ustaz Zulkifli soal data KTP dari Paris dan China itu, kata Kapolri, tidak valid dan tidak sah. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan provokasi di masyarakat karena Zulkifli adalah seorang ulama yang memiliki umat.
“Karena data ini, sangat-sangat berbahaya dan bisa memprovokasi publik, bagi masyarakat yang tidak paham. Bayangkan, apa mungkin 200 juta KTP dibuat di Prancis. Kami dari kepolisian belum dengar itu. Maka kita ingin mengklarifikasi, apakah data dari yang bersangkutan valid, sah, sumbernya dari mana, atau sekadar asumsi,” tandas jenderal bintang empat kelahiran Palembang Sumatera Selatan ini.
“Ini publik, publik ini, sangat menghargai ulama. Ulama adalah tokoh panutan. Apa yang disampaikan ulama, seringkali didengar, diikuti, dan dicerna oleh publik. Oleh karena itu, publik harus diberikan data yang akurat dan kredibel,” terang mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.
Menurutnya, dikhawatirkan, ketika seorang tokoh atau panutan memberikan data yang tidak benar, akan terjadi missleading di kalangan masyarakat.
Kapolri menjelaskan, kalau datanya tidak akurat, kredibel, sedangkan figurnya diikuti dan didengar publik, ini bahaya, nanti missleading.
“Dan setelah dilakukan pemeriksaan–ternyata mohon maaf–datanya tidak ada. Yang 200 juta KTP dibuat di Prancis, di Tiongkok, ternyata datanya tidak ada yang akurat, hanya katanya, bahaya,” tuturnya.
“Tapi kita sudah memproses, dan kemudian yang bersangkutan sudah menyampaikan, datanya dari katanya, artinya tidak kredibel, dari sumber yang tidak tepat dan yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi,” urainya.
Karena itu Kapolri mengimbau para tokoh, baik tokoh ulama maupun masyarakat, tidak menyampaikan informasi yang salah kepada masyarakat. “Tolonglah, publik kita diberikan informasi yang akurat, yang benar dan kredibel,” cetusnya.
“Kenapa dilakukan itu (penindakan terhadap Zulkifli)? Karena adanya ceramah yang viral. Yang di dalamnya ada konten, yang patut dipertanyakan, contoh katanya 200 juta KTP dibuat di Paris, 200 juta sudah dibuat di Tiongkok,” ujar Kapolri dalam keteranganya, Sabtu (20/1/2018).
Kapolri mempertanyakan data yang diungkap oleh Zulkifli dalam ceramahnya itu. “(Dari) Tiongkok dan Paris 200 juta (lembar KTP), datanya benar tidak?” ujar Tito.
Penyampaian Ustaz Zulkifli soal data KTP dari Paris dan China itu, kata Kapolri, tidak valid dan tidak sah. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan provokasi di masyarakat karena Zulkifli adalah seorang ulama yang memiliki umat.
“Karena data ini, sangat-sangat berbahaya dan bisa memprovokasi publik, bagi masyarakat yang tidak paham. Bayangkan, apa mungkin 200 juta KTP dibuat di Prancis. Kami dari kepolisian belum dengar itu. Maka kita ingin mengklarifikasi, apakah data dari yang bersangkutan valid, sah, sumbernya dari mana, atau sekadar asumsi,” tandas jenderal bintang empat kelahiran Palembang Sumatera Selatan ini.
“Ini publik, publik ini, sangat menghargai ulama. Ulama adalah tokoh panutan. Apa yang disampaikan ulama, seringkali didengar, diikuti, dan dicerna oleh publik. Oleh karena itu, publik harus diberikan data yang akurat dan kredibel,” terang mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.
Menurutnya, dikhawatirkan, ketika seorang tokoh atau panutan memberikan data yang tidak benar, akan terjadi missleading di kalangan masyarakat.
Kapolri menjelaskan, kalau datanya tidak akurat, kredibel, sedangkan figurnya diikuti dan didengar publik, ini bahaya, nanti missleading.
“Dan setelah dilakukan pemeriksaan–ternyata mohon maaf–datanya tidak ada. Yang 200 juta KTP dibuat di Prancis, di Tiongkok, ternyata datanya tidak ada yang akurat, hanya katanya, bahaya,” tuturnya.
“Tapi kita sudah memproses, dan kemudian yang bersangkutan sudah menyampaikan, datanya dari katanya, artinya tidak kredibel, dari sumber yang tidak tepat dan yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi,” urainya.
Karena itu Kapolri mengimbau para tokoh, baik tokoh ulama maupun masyarakat, tidak menyampaikan informasi yang salah kepada masyarakat. “Tolonglah, publik kita diberikan informasi yang akurat, yang benar dan kredibel,” cetusnya.
(pur)
