Waspadai Potensi Korupsi di Tahun Politik
Rabu, 17 Januari 2018 - 10:43 WIB
Waspadai Potensi Korupsi di Tahun Politik
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai potensi korupsi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Potensi korupsi muncul karena akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah.
Peneliti ICW Tama S Langkun mengatakan, anggaran daerah paling rawan disalahgunakan para kepala daerah yang maju kembali di Pilkada 2018.
Tama berharap, pengawasan potensi korupsi tidak hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK tidak pernah didesain untuk memberantas korupsi seluruh Indonesia," kata Tama di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa 16 Januari 2018.
Tama menuturkan, KPK didesain untuk menangani kasus korupsi yang lebih besar. KPK, lanjut dia, memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta tidak memiliki struktur organisasi yang bisa menjangkau hingga ke daerah.
Kondisi demikian, lanjut Tama, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang memiliki struktur hingga lapisan masyarakat tingkat bawah.
Tama menilai, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki peran besar untuk memberantas korupsi. "Dengan sumber daya yang ada, kepolisian dan kejaksaan bisa ikut mengawasi pemerintah daerah. Idealnya begitu," ucap Tama.
ICW juga mendorong peran aktif dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawasi potensi korupsi di daerah.
Pengawasan internal lembaga pemerintah diharapkannya bisa menutup celah-celah korupsi."Jelang tahun politik praktik maladministrasi sangat mungkin terjadi. Pengawasan Internal dan eksternal harus diperketat," ucap Tama.
Potensi korupsi muncul karena akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah.
Peneliti ICW Tama S Langkun mengatakan, anggaran daerah paling rawan disalahgunakan para kepala daerah yang maju kembali di Pilkada 2018.
Tama berharap, pengawasan potensi korupsi tidak hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK tidak pernah didesain untuk memberantas korupsi seluruh Indonesia," kata Tama di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa 16 Januari 2018.
Tama menuturkan, KPK didesain untuk menangani kasus korupsi yang lebih besar. KPK, lanjut dia, memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta tidak memiliki struktur organisasi yang bisa menjangkau hingga ke daerah.
Kondisi demikian, lanjut Tama, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang memiliki struktur hingga lapisan masyarakat tingkat bawah.
Tama menilai, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki peran besar untuk memberantas korupsi. "Dengan sumber daya yang ada, kepolisian dan kejaksaan bisa ikut mengawasi pemerintah daerah. Idealnya begitu," ucap Tama.
ICW juga mendorong peran aktif dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawasi potensi korupsi di daerah.
Pengawasan internal lembaga pemerintah diharapkannya bisa menutup celah-celah korupsi."Jelang tahun politik praktik maladministrasi sangat mungkin terjadi. Pengawasan Internal dan eksternal harus diperketat," ucap Tama.
(dam)
