Pemerintah Tegaskan Bansos PKH 2018 Mulai Cair Februari
Pemerintah Tegaskan Bansos PKH 2018 Mulai Cair Februari
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di halaman SMAN 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin 15 Januari 2018.
Sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut. Ikut mendampingi Presiden, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Kepala Staff Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Mar Suhartono.
Presiden memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut.
Total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.
"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok-red) maka akan langsung dicabut," tuturnya dalam keterangan pers Kemensos.
Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp40,2 miliar untuk 21.282 KPM di Kabupaten Pekalongan dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp1,8 Trilun.
Tahun 2018, jumlah KPM bertambah sebanyak 15.440 sehingga total KPM yang berhak menerima bansos PKH sebanyak 36.772.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap pemerintah daerah berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan program PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan Bansos Pangan.
Terkait BPNT, Khofifah mengingatkan tentang kualitas barang pasokan pangan di e-Warong guna meminimalisasi komplain keluarga penerima manfaat. Terutama beras agar bisa dikonsumsi secara layak , tepat kualitas, tepat waktu dan tepat jumlah.
"Bantuan pangan nontunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi penerima manfaat harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e-warong dengan menggunakan KKS," tuturnya.
Khofifah menambahkan, pada tahun 2018, BPNT yang disalurkan pemerintah hanya dibatasi beras dan telur. Hal itu sesuai pedoman umum bantuan pangan non tunai yang baru diterbitlan oleh Kemenko PMK.
Alasannya, kedua bahan pokok tersebut paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu dan sebagai upaya pemenuhan kecukupan gizi yang saat ini paling dibutuhkan.
Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan.
"Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota . Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM, selanjutnya tolong dipastikan bahwa bansos pangan sudah sanpai kepada penerima manfaat setiap tanggal 25 setiap bulannya," ungkap Khofifah
Sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut. Ikut mendampingi Presiden, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Kepala Staff Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Mar Suhartono.
Presiden memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut.
Total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.
"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok-red) maka akan langsung dicabut," tuturnya dalam keterangan pers Kemensos.
Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp40,2 miliar untuk 21.282 KPM di Kabupaten Pekalongan dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp1,8 Trilun.
Tahun 2018, jumlah KPM bertambah sebanyak 15.440 sehingga total KPM yang berhak menerima bansos PKH sebanyak 36.772.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap pemerintah daerah berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan program PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan Bansos Pangan.
Terkait BPNT, Khofifah mengingatkan tentang kualitas barang pasokan pangan di e-Warong guna meminimalisasi komplain keluarga penerima manfaat. Terutama beras agar bisa dikonsumsi secara layak , tepat kualitas, tepat waktu dan tepat jumlah.
"Bantuan pangan nontunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi penerima manfaat harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e-warong dengan menggunakan KKS," tuturnya.
Khofifah menambahkan, pada tahun 2018, BPNT yang disalurkan pemerintah hanya dibatasi beras dan telur. Hal itu sesuai pedoman umum bantuan pangan non tunai yang baru diterbitlan oleh Kemenko PMK.
Alasannya, kedua bahan pokok tersebut paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu dan sebagai upaya pemenuhan kecukupan gizi yang saat ini paling dibutuhkan.
Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan.
"Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota . Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM, selanjutnya tolong dipastikan bahwa bansos pangan sudah sanpai kepada penerima manfaat setiap tanggal 25 setiap bulannya," ungkap Khofifah
(dam)
Explore More