Konflik Pilkada Serentak Bakal Berimbas Pada Pemilu Serentak
Senin, 08 Januari 2018 - 16:28 WIB
Konflik Pilkada Serentak Bakal Berimbas Pada Pemilu Serentak
A
A
A
JAKARTA - Konflik dalam Pilkada Serentak 2018 diyakini bakal berimbas kepada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang. Sehingga, diharapkan agar konflik itu tidak terjadi pada pilkada serentak tahun ini.
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, bahwa ada 171 daerah yang bakal melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Beberapa daerah di antaranya memiliki penduduk yang cukup banyak.
"Di Jawa saja ada tiga, kemudian di luar Jawa ada Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, memang kalau dilihat dari indeks kerawanan potensi konfliknya sih memang besar," ujar Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Namun, dia meyakini bahwa aparat keamanan siap mengatasi kemungkinan buruk pada pilkada serentak nantinya. "Kita melihat pengalaman ketika Pilkada DKI Jakarta yang lalu begitu menguras banyak energi dan perhatian kita ke situ, maka itu tidak diharapkan terulang di daerah-daerah lain khususnya di Pulau Jawa ya," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Amali, 40% dari daftar pemilih tetap tingkat nasional bakal mengikuti pilkada serentak tahun ini. Angka 40% itu dari warga Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur.
"Sehingga apa yang disampaikan oleh KPU saya kira merupakan antisipasi ya," ucapnya.
Menurutnya, antisipasi itu agar konflik itu tidak terjadi dalam pilkada serentak tahun ini. "Sebab kalau ini sampai konflik dan kemudian berkepanjangan, maka itu akan berakibat pada pelaksanaan pileg dan pilpres. Karena tidak sampai setahun lagi kita akan masuk di pileg dan pilpres ya, kan bulan April. Ini bulan Juni pilkada serentak kemudian April 2019 kita sudah pileg dan pilpres," imbuhnya.
Sehingga, tambah dia, kekhawatiran KPU terhadap potensi konflik pilkada serentak adalah hal wajar. "Walaupun pasti ada ekses-eksesnya tapi tidak terlalu signifikan yang akan mengganggu persiapan Pileg dan Pilpres 2019," pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, bahwa ada 171 daerah yang bakal melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Beberapa daerah di antaranya memiliki penduduk yang cukup banyak.
"Di Jawa saja ada tiga, kemudian di luar Jawa ada Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, memang kalau dilihat dari indeks kerawanan potensi konfliknya sih memang besar," ujar Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Namun, dia meyakini bahwa aparat keamanan siap mengatasi kemungkinan buruk pada pilkada serentak nantinya. "Kita melihat pengalaman ketika Pilkada DKI Jakarta yang lalu begitu menguras banyak energi dan perhatian kita ke situ, maka itu tidak diharapkan terulang di daerah-daerah lain khususnya di Pulau Jawa ya," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Amali, 40% dari daftar pemilih tetap tingkat nasional bakal mengikuti pilkada serentak tahun ini. Angka 40% itu dari warga Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur.
"Sehingga apa yang disampaikan oleh KPU saya kira merupakan antisipasi ya," ucapnya.
Menurutnya, antisipasi itu agar konflik itu tidak terjadi dalam pilkada serentak tahun ini. "Sebab kalau ini sampai konflik dan kemudian berkepanjangan, maka itu akan berakibat pada pelaksanaan pileg dan pilpres. Karena tidak sampai setahun lagi kita akan masuk di pileg dan pilpres ya, kan bulan April. Ini bulan Juni pilkada serentak kemudian April 2019 kita sudah pileg dan pilpres," imbuhnya.
Sehingga, tambah dia, kekhawatiran KPU terhadap potensi konflik pilkada serentak adalah hal wajar. "Walaupun pasti ada ekses-eksesnya tapi tidak terlalu signifikan yang akan mengganggu persiapan Pileg dan Pilpres 2019," pungkasnya.
(kri)
