DPR Akui Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Bakal Tinggi
Senin, 08 Januari 2018 - 14:27 WIB
DPR Akui Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Bakal Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengakui bahwa potensi konflik di Pilkada Serentak 2018 bakal lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dia sepakat dengan apa yang diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman itu.
"Betul, secara pokok dalam berita tersebut KPU menyatakan bahwa ada tiga hal penyebab potensi konflik pilkada di tahun 2018 yang sangat tinggi," ujar Hetifah kepada SINDOnews, Senin (8/1/2018).
Adapun tiga faktor yang menyebabkan besarnya potensi konflik itu karena jumlah pemilih Pilkada 2018 ini yang begitu besar, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatannya, serta anggaran begitu besar yang rawan disalahgunakan.
Menurut dia, faktor jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar tidak dapat dihindarkan. "Bagaimana tidak karena esok salah satunya ada pilkada tingkat provinsi yakni memilih gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar," jelas politikus Partai Golkar ini.
Maka itu, kata dia, peran Polri dan TNI menjadi penting untuk ikut membantu menjaga keamanan seperti misalnya di Pasal 82 Undang-Undang Pilkada, dimana TNI dan Polri membantu KPU mengamankan surat suara.
"Terkait dengan dua hal lainnya yakni penyelenggara yang akan habis masa jabatannya dan tidak akan diperpanjang, sejatinya hal ini pula telah dibahas ketika pembahasan UU Pemilu kemarin," papar legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.
Dia menambahkan, sejauh ini proses perekrutan baik di Bawaslu ataupun KPU sedang berlangsung mulai dari penjaringan tim seleksi. Hal itu, lanjut dia, sejatinya akan berjalan baik-baik saja.
"Begitu pula mengenai anggaran yang begitu besar, hal ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai masalah karena memang karena pilkada ini begitu penting dan banyak pilgub pula, maka memang anggaran besar tidak dapat dihindari," ucapnya.
Dia menilai, secara umum sepatutnya setiap pihak baik penyelenggara dapat saling bahu membahu dengan aparat. Bahkan melibatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga pilkada ini agar berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana juga wujud dari partisipasi masyarakat.
"Betul, secara pokok dalam berita tersebut KPU menyatakan bahwa ada tiga hal penyebab potensi konflik pilkada di tahun 2018 yang sangat tinggi," ujar Hetifah kepada SINDOnews, Senin (8/1/2018).
Adapun tiga faktor yang menyebabkan besarnya potensi konflik itu karena jumlah pemilih Pilkada 2018 ini yang begitu besar, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatannya, serta anggaran begitu besar yang rawan disalahgunakan.
Menurut dia, faktor jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar tidak dapat dihindarkan. "Bagaimana tidak karena esok salah satunya ada pilkada tingkat provinsi yakni memilih gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar," jelas politikus Partai Golkar ini.
Maka itu, kata dia, peran Polri dan TNI menjadi penting untuk ikut membantu menjaga keamanan seperti misalnya di Pasal 82 Undang-Undang Pilkada, dimana TNI dan Polri membantu KPU mengamankan surat suara.
"Terkait dengan dua hal lainnya yakni penyelenggara yang akan habis masa jabatannya dan tidak akan diperpanjang, sejatinya hal ini pula telah dibahas ketika pembahasan UU Pemilu kemarin," papar legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.
Dia menambahkan, sejauh ini proses perekrutan baik di Bawaslu ataupun KPU sedang berlangsung mulai dari penjaringan tim seleksi. Hal itu, lanjut dia, sejatinya akan berjalan baik-baik saja.
"Begitu pula mengenai anggaran yang begitu besar, hal ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai masalah karena memang karena pilkada ini begitu penting dan banyak pilgub pula, maka memang anggaran besar tidak dapat dihindari," ucapnya.
Dia menilai, secara umum sepatutnya setiap pihak baik penyelenggara dapat saling bahu membahu dengan aparat. Bahkan melibatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga pilkada ini agar berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana juga wujud dari partisipasi masyarakat.
(kri)
